ATAMBUA | BUSERKOTA.Com — Senja di wilayah perbatasan RI–RDTL yang biasanya sunyi, mendadak menyimpan riak yang tak biasa. Dari Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,sebuah peristiwa mencuat—tentang kuasa yang diduga berubah menjadi amarah, dan tentang warga yang harus menanggung luka.
Seorang oknum Kepala Desa berinisial AA kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah dilaporkan ke Polsek Tasifeto Barat, Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur.Ia diduga melakukan penganiayaan terhadap warganya sendiri, AS, dengan menggunakan senjata tajam—sebuah tindakan yang mengguncang rasa aman di tengah komunitas kecil di perbatasan.
Kapolres Belu AKBP I Gede Eka Putra Astawa, S.H., S.I.K melalui Kapolsek Tasifeto Barat Ipda Makxi Disyon Imanuel Ninu membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat malam, 3 April 2026.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Benar adanya laporan warga Desa Dubesi, AS,
yang melaporkan kasus penganiayaan yang diduga
dilakukan oleh saudara AA yakni Kepala Desa Dubesi.”
╚════════════════════════════════════════════╝
Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk menelusuri fakta-fakta di balik laporan tersebut. Setiap detail dikumpulkan perlahan, seperti merangkai serpihan peristiwa yang masih menyisakan tanda tanya.
Peristiwa itu sendiri terjadi pada 25 Maret 2026. Bermula dari suara keributan di rumah adik terduga pelaku—sebuah kegaduhan yang mengundang perhatian korban, AS. Dengan niat meredakan situasi, ia mendatangi lokasi. Namun niat baik itu justru berujung petaka.
Teguran yang disampaikan korban tidak diterima dengan lapang. Situasi memanas. Emosi meledak. Dan dalam sekejap, ketegangan berubah menjadi tindakan yang diduga berujung pada kekerasan menggunakan senjata tajam.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Kasusnya kami masih melakukan penyelidikan,
masih menunggu saksi dari korban.”
╚════════════════════════════════════════════╝
Di balik peristiwa ini, terselip ironi yang tak bisa diabaikan. Seorang kepala desa—figur yang semestinya menjadi peneduh dan pelindung masyarakat—justru terseret dalam pusaran dugaan kekerasan terhadap warganya sendiri.
Secara kontekstual, kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola kepemimpinan di tingkat desa, khususnya di wilayah perbatasan. Ketika relasi kekuasaan tidak diimbangi dengan kontrol emosi dan kesadaran hukum, maka potensi konflik personal dapat dengan mudah berubah menjadi persoalan pidana. Di titik ini, kehadiran aparat penegak hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap berdiri di atas semua, tanpa memandang jabatan.
Kini, proses hukum berjalan. Saksi-saksi ditunggu. Fakta-fakta akan diuji. Dan masyarakat menanti—bukan hanya kejelasan, tetapi juga keadilan.
Sebab di tanah perbatasan, di mana garis negara dijaga dengan tegas, seharusnya batas antara kuasa dan kemanusiaan pun dijaga dengan nurani.
