JAKARTA |BUSERKOTA.Com]-Sertifikat yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja, justru diperdagangkan dengan harga kejahatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam operasi tangkap tangan, 11 orang ditetapkan tersangka, termasuk IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024–2029.
Ironi itu terkuak ketika biaya resmi sertifikasi yang seharusnya Rp275 ribu, dipelintir menjadi Rp6 juta per lembar.
Selama enam tahun, dari 2019 hingga 2025, pemerasan ini mengalirkan uang haram mencapai Rp81 miliar.
“Inilah bentuk pengkhianatan terhadap pekerja dan hukum. Sektor ketenagakerjaan adalah tulang punggung ekonomi, bukan ladang pemerasan,” tegas Juru Bicara KPK, Jumat (22/8/2025).
KPK menyesalkan, lembaga yang mestinya menjamin keselamatan buruh justru berubah menjadi arena perampasan hak rakyat. Skandal ini bukan sekadar korupsi, melainkan luka hukum yang menodai keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa.
