Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita NasionalBerita UtamaHukum & KriminalInfo Publik

Anggaran DLHK  Sumut Rp9,04 Miliar, Ekosistem Sibayak Dipertanyakan

27
×

Anggaran DLHK  Sumut Rp9,04 Miliar, Ekosistem Sibayak Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
MEDAN | BUSERKOTA.COM — Di tengah tuntutan transparansi penggunaan uang negara, kawasan hutan Sumatera Utara menghadapi pertanyaan yang tidak kalah mendasar: sejauh mana pemerintah benar-benar hadir menjaga kelestarian lingkungan?

Dari tujuh paket kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara senilai sekitar Rp9,04 miliar hingga polemik pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di sekitar Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, sorotan publik kini mengarah pada efektivitas kepemimpinan dan pengawasan instansi tersebut.

Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung. Bahkan, ia mendorong agar gubernur mempertimbangkan pencopotan apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab kelembagaan.

Desakan itu bukan hanya menyangkut persoalan administrasi anggaran. Lebih jauh, Edison mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan kehutanan, perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dijalankan.

Menurutnya, DLHK merupakan salah satu institusi strategis yang menentukan arah perlindungan lingkungan di Sumatera Utara. Karena itu, tanggung jawabnya tidak boleh berhenti pada penyusunan program dan laporan kegiatan.

“Pengawasan terhadap perusahaan, kawasan kehutanan, dan pencemaran lingkungan harus berjalan maksimal. Termasuk berbagai dugaan persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ini perlu mendapat perhatian serius Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kami meminta dilakukan evaluasi terhadap Kepala DLHK Sumut,” ujar Edison saat ditemui di salah satu kafe di Medan, Rabu (18/11/2026).

Sibayak dan pertanyaan tentang pengawasan hutan

Sorotan terhadap DLHK Sumut kemudian merembet ke kawasan Tahura Bukit Barisan, khususnya ekosistem di sekitar Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.

Kawasan yang memiliki fungsi penting bagi kelestarian lingkungan tersebut belakangan menjadi perhatian publik menyusul munculnya persoalan mengenai kondisi ekosistem dan kebijakan penutupan sementara jalur pendakian.

Polemik semakin mengemuka setelah beredar surat terbuka dari Himpunan Pengusaha Indonesia (HPI) Kabupaten Karo. Organisasi tersebut menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak sebagaimana tertuang dalam pemberitahuan UPTD Tahura Bukit Barisan tertanggal 13 Oktober 2026 dan 10 November 2026.

Dalam surat tersebut, HPI Kabupaten Karo pada prinsipnya menyatakan memahami dan mendukung langkah pemerintah apabila penutupan dilakukan untuk melindungi lingkungan dan memulihkan ekosistem.

Namun, mereka mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.

Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya jalur pendakian ditutup. Lebih mendasar, publik membutuhkan penjelasan mengenai kondisi kerusakan ekosistem, langkah pemulihan yang dilakukan, serta bagaimana pengawasan terhadap seluruh aktivitas di kawasan konservasi dijalankan.

Penutupan jalur pendakian dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan kawasan. Namun, kebijakan administratif tersebut tidak akan cukup apabila tidak disertai pengawasan langsung, identifikasi sumber kerusakan, pemulihan lingkungan, dan keterbukaan informasi.

Dalam konteks inilah Edison meminta fungsi pembinaan dan pengawasan DLHK Sumut terhadap UPTD Tahura Bukit Barisan menjadi perhatian serius.

Meski demikian, penyebab kerusakan ekosistem, tingkat kerusakan, dan pihak yang bertanggung jawab masih membutuhkan verifikasi teknis serta penjelasan resmi pengelola kawasan.

Bencana ekologis menjadi peringatan serius

Edison mengingatkan bahwa Sumatera Utara tidak boleh mengabaikan hubungan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Pengalaman bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara pada tahun sebelumnya, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan mitigasi.

Perlindungan tutupan hutan, kawasan penyangga, daerah aliran sungai, dan ekosistem pegunungan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pengurangan risiko bencana.

Ia menilai, kebijakan Gubernur Bobby Nasution dalam memperkuat mitigasi bencana harus berjalan searah dengan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah, terutama DLHK Sumut.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah berbicara tentang mitigasi bencana, tetapi pengawasan terhadap kawasan hutan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya,” demikian substansi kritik yang disampaikan Edison.

Baginya, perlindungan lingkungan tidak boleh hanya diukur melalui jumlah kegiatan penghijauan, penanaman pohon, atau seremoni pelestarian alam.

Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan pemerintah menjaga kawasan hutan, mencegah kerusakan, mengendalikan pencemaran, dan memastikan setiap pelanggaran lingkungan ditangani sesuai ketentuan.

Pengadaan bibit tanaman Rp9,04 miliar dipertanyakan

Selain persoalan pengawasan kawasan hutan, Edison menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan bibit tanaman yang menjadi bagian dari kegiatan DLHK Sumut.

Ia mempertanyakan informasi mengenai adanya bibit tanaman yang disebut-sebut berasal dari sumbangan pihak luar atau lembaga nonpemerintah, sementara pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit.

Persoalan tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pengadaan, mekanisme penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban bantuan dari pihak lain.

Edison meminta DLHK Sumut membuka dokumen yang berkaitan dengan pengadaan bibit, mulai dari jumlah tanaman, sumber pembelian, nilai kontrak, spesifikasi, bukti pembayaran, hingga lokasi distribusi dan penanaman.

“Semua harus bisa dibuktikan melalui dokumen. Berapa jumlah bibit yang dibeli, dari mana sumbernya, berapa nilainya, dan ke mana didistribusikan. Jangan hanya dijawab dengan penjelasan lisan,” menjadi penegasan Edison mengenai pentingnya transparansi.

Pertanyaan tersebut penting untuk diuji melalui dokumen pengadaan dan bukti pelaksanaan kegiatan. Namun, informasi mengenai adanya bibit sumbangan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya penyimpangan anggaran.

Diperlukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pengadaan, penerimaan bantuan, distribusi, dan pertanggungjawaban kegiatan telah sesuai dengan ketentuan.

Tujuh paket kegiatan menjadi perhatian mahasiswa

Sebelum desakan Edison mengemuka, Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) telah menggelar demonstrasi di Kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, pada 5 November 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran sekitar Rp9,04 miliar yang terbagi dalam tujuh paket kegiatan.

Sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian meliputi pengadaan bibit tanaman, layanan internet, serta jasa tenaga keamanan dan pramubakti.

Koordinator aksi, Adi, mendesak agar Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas diperiksa apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam penyimpangan anggaran.

Mahasiswa juga meminta agar dokumen pengadaan dibuka sehingga masyarakat dapat mengetahui kesesuaian antara nilai anggaran, realisasi pekerjaan, spesifikasi, dan barang maupun jasa yang diterima pemerintah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris DLHK Sumut, Ari Harahap, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran telah melalui proses pengawasan.

Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan bibit pada 2025 menggunakan sumber anggaran APBD dan APBN serta menyebut adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 2024.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dari keberimbangan informasi. Namun, penjelasan mengenai proses pengawasan tetap perlu dibaca bersama dokumen pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendampingan kejaksaan bukan jaminan bebas penyimpangan

Edison Marbun menyatakan pihaknya berencana menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan mengenai bentuk, ruang lingkup, dan tanggung jawab pendampingan kejaksaan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan DLHK Sumut.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, membenarkan adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap DLHK Sumut.

Namun, dalam perspektif pengawasan keuangan negara, pendampingan hukum tidak dapat dimaknai sebagai sertifikat bahwa seluruh kegiatan otomatis bebas dari kemungkinan penyimpangan.

Kesesuaian administrasi, proses pengadaan, spesifikasi barang dan jasa, realisasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan tetap dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

Karena itu, keterbukaan dokumen dan hasil evaluasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Bobby Nasution diminta mengevaluasi pimpinan DLHK

Kini, berbagai persoalan tersebut bertemu pada satu tuntutan: evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DLHK Sumut.

Mulai dari tujuh paket kegiatan senilai Rp9,04 miliar, pertanyaan mengenai pengadaan bibit tanaman, hingga efektivitas pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan dan Gunung Sibayak.

Edison meminta Gubernur Bobby Nasution tidak mengabaikan aspirasi mahasiswa maupun perhatian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, pejabat yang dipercaya mengelola urusan lingkungan hidup dan kehutanan harus mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, publik tidak hanya membutuhkan laporan penyerapan anggaran. Masyarakat juga membutuhkan bukti bahwa uang negara digunakan sesuai peruntukannya, kawasan hutan terlindungi, dan ekosistem tidak dibiarkan mengalami kerusakan.

Pada akhirnya, persoalan DLHK Sumut bukan hanya tentang angka Rp9,04 miliar atau polemik penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak.

Ini menyangkut pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga kekayaan ekologis yang menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Hutan tidak dapat berbicara ketika kehilangan tutupannya. Sungai tidak dapat menyampaikan keberatan ketika tercemar. Namun, dampak kerusakan lingkungan pada akhirnya akan dirasakan masyarakat.

Karena itu, transparansi anggaran dan pengawasan ekologis tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan lingkungan.

Klarifikasi dan keberimbangan

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi langsung dari Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung, mengenai desakan evaluasi dan pencopotan, dugaan persoalan pengadaan bibit tanaman, serta sorotan terhadap pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan.

Keterangan Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan mengenai kondisi ekosistem Gunung Sibayak, alasan penutupan jalur pendakian, dan tanggapan atas surat terbuka HPI Kabupaten Karo juga masih diperlukan.

BUSERKOTA.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepala DLHK Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta seluruh pihak terkait sesuai prinsip praduga tak bersalah, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *