JAKARTA | BUSERKOTA.COM – Isu perdamaian yang beredar terkait perkara dugaan tindak pidana yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL mendapat bantahan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Kepolisian memastikan penanganan perkara tersebut masih berjalan dan tidak dihentikan.
Penegasan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Di hadapan awak media, Nurul secara tegas meluruskan informasi mengenai dugaan perdamaian yang berkembang di ruang publik.
“Kalau teman-teman mungkin membaca di media dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, kondisi itu saya sampaikan tidak betul. Jadi, prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur,” tegas Nurul.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan Bupati Kupang YL masih berlangsung. Bareskrim juga memastikan asistensi terhadap Polda NTT terus dilakukan sejak awal penanganan hingga saat ini.
“Asistensi tetap dilakukan dari mulai awal sampai dengan hari ini. Kami tetap melakukan asistensi, bertemu dengan Polda NTT untuk melakukan penanganan dan penegakan hukum secara profesional,” ujarnya.
Nurul juga menjelaskan bahwa penanganan perkara membutuhkan tahapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk proses perizinan tertentu yang harus ditempuh sesuai ketentuan.
Polda NTT jadwalkan ulang pemeriksaan YL
Di tingkat daerah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa penundaan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang YL pada hari ini berkaitan dengan perubahan tahapan penanganan perkara.
Henry menyebutkan, surat panggilan untuk kepentingan klarifikasi sebelumnya telah melewati jadwal pada Rabu. Sementara itu, proses penyelidikan perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Dengan perubahan tahapan tersebut, pemeriksaan terhadap YL akan dijadwalkan kembali sesuai mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.
Penjadwalan ulang itu menjadi bagian dari penyesuaian prosedur setelah perkara memasuki tahap penyidikan.
Polda NTT, lanjut Henry, juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dan mengantongi hasil visum yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah penyitaan dan pengumpulan hasil visum menjadi bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi pembuktian sebelum menentukan perkembangan hukum selanjutnya.
Penyidikan harus dibuktikan dengan alat bukti
Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum. Namun, peningkatan status tersebut tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka.
Penyidik tetap berkewajiban mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, keterangan Bareskrim dan Polda NTT menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai kepastian penanganan perkara, termasuk alasan pemeriksaan Bupati Kupang dijadwalkan ulang.
Publik juga menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai jenis barang bukti yang telah disita, substansi hasil visum, serta perkembangan pemeriksaan para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Di tengah berkembangnya berbagai informasi, satu hal yang telah ditegaskan Bareskrim: penanganan perkara tetap berjalan dan isu perdamaian sebagaimana beredar telah dibantah oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan.
Proses hukum selanjutnya harus menjawab perkara ini melalui pembuktian yang sah, profesional, transparan, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
BUSERKOTA.COM – Ungkap Fakta Hukum dan Kriminal.














