DELI SERDANG | BUSERKOTA.COM – Ada sebuah pertanyaan yang selama bertahun-tahun belum menemukan jawaban: bagaimana mungkin penyidikan terhadap seseorang dihentikan atas dasar perdamaian, sementara orang yang bersangkutan mengaku tidak pernah berdamai, tidak menandatangani kesepakatan, bahkan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mewakilinya?
Pertanyaan itu kini kembali dibawa Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, ke hadapan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.
Melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) terbaru, Afif meminta Kapolda Sumut membuka kembali penanganan perkara yang menurutnya menyimpan sejumlah kejanggalan serius di lingkungan Polresta Deli Serdang.
Bagi Afif, persoalan ini bukan semata-mata tentang sebuah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Lebih jauh, ia mempertanyakan dasar hukum, proses penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan penghentian penyidikan tersebut.
Ia juga meminta agar mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, dan mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari, diperiksa untuk memberikan penjelasan mengenai proses penanganan perkara.
Pengaduan terbaru itu sekaligus menjadi pengingat atas Dumas sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026 yang menurut Afif belum memperoleh kepastian penyelesaian.
DITANGKAP DAN DITAHAN 20 HARI, AFIF BAWA DOKUMEN PEMBANTAHAN
Jejak persoalan ini bermula dari laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring melalui LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.
Afif mengungkapkan dirinya kemudian ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari.
Penangkapan itu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024. Sehari kemudian, diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.
Namun, Afif mengklaim terdapat sejumlah keterangan saksi dan dokumen tertulis yang justru membantah tuduhan penganiayaan terhadap dirinya.
Menurut pengakuannya, beberapa orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon. Bahkan, ia mengaku justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.
Afif juga menyebut Salmon Sembiring selaku pelapor pernah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.
Dua nama lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, masing-masing disebut membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 yang turut membantah keterlibatan Afif.
Dokumen-dokumen tersebut, menurut Afif, menjadi bagian penting yang seharusnya diperiksa secara menyeluruh oleh penyidik sebelum mengambil keputusan dalam perkara tersebut.
Pertanyaan yang kini diajukan bukan hanya mengenai substansi tuduhan, tetapi juga bagaimana seluruh keterangan dan dokumen itu dipertimbangkan dalam proses penyidikan.
SP3 ATAS DASAR RESTORATIVE JUSTICE, SIAPA YANG BERDAMAI?
Titik paling krusial dalam keberatan Afif tertuju pada penerbitan SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.
Dalam dokumen tersebut, penghentian penyidikan dipersoalkan karena dikaitkan dengan mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice.
Afif mengaku tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perdamaian atas namanya.
Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang diklaim berada dalam penguasaannya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.
Afif juga merujuk surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang disebut menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.
Menurut Afif, kedua orang tersebut bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya.
Di sinilah muncul persoalan mendasar yang meminta penjelasan dari kepolisian.
Jika perdamaian dilakukan oleh Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah, bagaimana kesepakatan itu kemudian menjadi bagian dari dasar penghentian penyidikan terhadap Afif?
Apakah terdapat persetujuan tersendiri dari Afif? Apakah ada dokumen yang menunjukkan keterlibatannya? Bagaimana hasil gelar perkara dan pertimbangan penyidik dalam menerbitkan SP3 tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dengan membuka dokumen dan memeriksa keseluruhan proses, bukan sekadar menyampaikan bahwa perkara telah dihentikan.
Sebab, mekanisme keadilan restoratif memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Penerapannya tidak boleh hanya didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak tertentu tanpa memastikan kedudukan serta persetujuan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan hukum.
Afif meminta agar aspek tersebut diperiksa secara objektif oleh pengawas internal Polda Sumut.
LAPORAN PROPAM SEJAK FEBRUARI 2025, KEPASTIAN MASIH DIPERTANYAKAN
Persoalan Afif tidak berhenti pada penerbitan SP3. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumatera Utara.
Afif mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.
Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.
Menurut Afif, penanganan selanjutnya berada pada Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut melalui Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution.
Namun, lebih dari satu tahun sejak pengaduan tersebut disampaikan, Afif mengaku belum mendapatkan informasi yang memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganannya.
Ia bahkan menyebut telah berulang kali mencoba menghubungi petugas yang menangani pengaduannya melalui telepon maupun pesan WhatsApp, tetapi tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut membuat Afif mempertanyakan transparansi pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan Propam.
Baginya, pengaduan yang telah diterima dan dilimpahkan semestinya diikuti dengan informasi perkembangan yang jelas, termasuk apabila terdapat kendala atau tahapan pemeriksaan yang masih berlangsung.
Sebab, masyarakat yang mengadukan dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum juga berhak memperoleh kepastian mengenai proses pengaduannya.
Slogan Polri tentang “Polisi Bersama Masyarakat” semestinya tidak berhenti sebagai rangkaian kata dalam komunikasi kelembagaan. Maknanya perlu hadir dalam pelayanan yang responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DUMAS 26 JUNI 2026, PROMOSI PEJABAT MENJADI SOROTAN AFIF
Kekecewaan Afif semakin menguat setelah ia mengaku telah menyampaikan Dumas kepada Kapolda Sumut pada 26 Juni 2026, ketika institusi tersebut dipimpin Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.
Namun, menurut Afif, pengaduan itu belum menghasilkan kepastian yang diharapkannya.
Di tengah penantiannya, ia justru menerima informasi mengenai perkembangan karier dua pejabat yang pernah berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
Mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, disebut memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Sespimmen. Sementara mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari, disebut mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi AKP.
Informasi tersebut menjadi sorotan Afif karena ia menilai pengaduannya belum mendapatkan penjelasan tuntas.
Meski demikian, promosi pendidikan maupun kenaikan pangkat seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam penanganan perkara. Keduanya merupakan persoalan berbeda yang harus dinilai berdasarkan mekanisme dan bukti masing-masing.
Yang diminta Afif adalah pemeriksaan terhadap proses penyidikan dan penerbitan SP3, sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
KAPOLDA SUMUT DIMINTA PERIKSA MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM
Melalui Dumas terbaru, Afif secara khusus meminta Kapolda Sumut memeriksa mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, dan mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.
Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan SP3, serta penanganan pengaduan etik diperiksa secara menyeluruh.
Afif juga meminta evaluasi terhadap Bidpropam Polda Sumut agar pengaduan yang telah disampaikannya tidak terus berjalan tanpa kejelasan informasi.
Permintaan tersebut disampaikan Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya.”
Ia berharap Kapolda Sumut dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan “Polisi Bersama Masyarakat” benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata.
Tidak hanya kepada Kapolda Sumut, Afif juga meminta pengaduannya mendapat perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden Republik Indonesia.
JIMMI E. DEPARI: SP3 BERDASARKAN PENCABUTAN LAPORAN
Di tengah berbagai pertanyaan yang disampaikan Afif, BUSERKOTA.COM berupaya meminta klarifikasi kepada pejabat yang pernah berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
Mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, telah dikonfirmasi terkait keberatan Afif. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang, Jimmi E. Depari, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp.
Ketika ditanya mengenai alasan penerbitan SP3 yang dipersoalkan Afif karena mengaku tidak pernah melakukan perdamaian, Jimmi menyebut penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pihak pelapor dan hasil gelar perkara.
“Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg.”
Penjelasan Jimmi tersebut menjadi keterangan penting dalam perkara ini. Namun, pada saat yang sama, masih terdapat sejumlah hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Jika penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan pencabutan laporan, bagaimana hubungan dasar tersebut dengan alasan Restorative Justice yang dipersoalkan Afif?
Apakah surat pencabutan laporan menjadi satu-satunya dasar penghentian penyidikan atau terdapat dokumen dan pertimbangan hukum lainnya?
Bagaimana hasil gelar perkara yang menjadi landasan keputusan tersebut? Dan apakah seluruh persyaratan penghentian penyidikan telah dipenuhi?
Jimmi sendiri menyatakan masih perlu melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum pada hari Senin.
Karena itu, penjelasan resmi dari pejabat berwenang Polresta Deli Serdang menjadi penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR JANJI PEMERIKSAAN
Perkara yang dipersoalkan Afif kini menyisakan beberapa lapisan persoalan: penangkapan dan penahanan selama 20 hari, dokumen pernyataan sejumlah saksi, penerbitan SP3, kesepakatan perdamaian yang disebut melibatkan pihak lain, hingga pengaduan dugaan pelanggaran etik yang menurutnya belum memperoleh kepastian.
Seluruhnya membutuhkan pemeriksaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh substansi dan legalitas setiap tahapan penanganan perkara.
Kapolda Sumut memiliki ruang untuk memastikan pengaduan tersebut ditangani melalui mekanisme pengawasan yang profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Apabila ditemukan kekeliruan prosedur, pelanggaran etik, atau penyalahgunaan kewenangan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila seluruh tindakan penyidik telah sesuai aturan, penjelasan berbasis dokumen juga perlu disampaikan agar tidak menimbulkan dugaan berkepanjangan.
Afif berhak memperoleh kejelasan atas pengaduannya. Pada saat yang sama, pejabat yang disebut dalam pengaduan juga berhak memberikan penjelasan dan memperoleh pemeriksaan yang objektif.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dibangun hanya melalui slogan. Kepercayaan tumbuh ketika setiap pengaduan ditangani, setiap keputusan dapat dijelaskan, dan setiap dugaan pelanggaran diperiksa tanpa pandang jabatan.
Kini, pertanyaan Afif kembali berada di meja Kapolda Sumut: apakah dugaan kejanggalan dalam penerbitan SP3 dan penanganan pengaduan Propam akan diperiksa secara menyeluruh, sehingga perkara ini memperoleh kepastian hukum yang selama ini ia perjuangkan?
Publik menunggu jawaban. Bukan sekadar janji, melainkan kejelasan berdasarkan fakta dan hukum.
(TIM BUSERKOTA)














