Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita NasionalBerita UtamaHukum & Kriminal

Lebih 1.000 Hektare Tahura Bukit Barisan Terancam, Satgas Inti Prabowo Desak Polisi Usut!

9
×

Lebih 1.000 Hektare Tahura Bukit Barisan Terancam, Satgas Inti Prabowo Desak Polisi Usut!

Sebarkan artikel ini
MEDAN | BUSERKOTA.COM – Hutan yang semestinya menjadi benteng terakhir penjaga keseimbangan alam kini menghadapi ancaman serius. Di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Sumatera Utara, hamparan kawasan konservasi dilaporkan mengalami tekanan akibat dugaan perambahan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan hingga permukiman ilegal.

Lanskap hijau yang seharusnya melindungi sumber air, menjadi rumah bagi satwa liar, sekaligus menyangga kehidupan masyarakat di sekitar Pegunungan Bukit Barisan, kini berada dalam bayang-bayang kerusakan.

Kantor Berita ANTARA Sumatera Utara, dalam pemberitaannya pada Sabtu (21/11/2026), mengungkap dugaan perubahan fungsi lebih dari 1.000 hektare kawasan hutan Tahura Bukit Barisan. Aktivitas tersebut disorot, antara lain, di sekitar Desa Kuta Rakyat, Kabupaten Karo, hingga sepanjang jalur tembus Karo–Langkat.

Angka itu bukan persoalan kecil. Di balik setiap hektare hutan yang kehilangan tutupan vegetasinya, terdapat ancaman terhadap ekosistem, tata air, habitat satwa, dan keselamatan masyarakat yang hidup di kawasan hilir.

Informasi yang berkembang di masyarakat bahkan menyebut luas kawasan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 1.800 hektare. Namun, angka tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui pemetaan resmi, pemeriksaan lapangan, dan pencocokan data instansi kehutanan.

Pemberitaan ANTARA tersebut menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang perubahan bentang alam, melainkan juga menyangkut bagaimana kawasan konservasi dapat mengalami tekanan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Satgas inti prabowo bersuara: hutan tak boleh dikorbankan

Kabar mengenai dugaan kerusakan kawasan Tahura Bukit Barisan mendapat perhatian serius dari Satgas Inti Prabowo.

Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan alam dan lingkungan hidup yang dinilai harus segera mendapat perhatian pemerintah.

Menurutnya, ancaman terhadap hutan bukan hanya menyangkut hilangnya pepohonan, tetapi juga keberlangsungan habitat satwa liar yang menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem.

“Kami sangat prihatin atas kerusakan alam dan lingkungan hidup. Satwa liar juga harus mendapat perhatian dari kementerian terkait,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kawasan konservasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai hamparan tanah yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Di dalamnya terdapat sistem kehidupan yang saling terhubung dan memiliki fungsi ekologis jangka panjang.

Nada keprihatinan serupa disampaikan Sekretaris Satgas Inti Prabowo. Ia menilai kerusakan hutan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa tindakan nyata.

“Kerusakan hutan tidak bisa ditoleransi. Hutan merupakan salah satu paru-paru dunia yang harus kita rawat dan jaga untuk anak cucu kita,” tegasnya.

Satgas Inti Prabowo juga meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan kawasan hutan.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila terbukti melakukan perusakan hutan,” pungkasnya.

Desakan tersebut menempatkan persoalan Tahura Bukit Barisan bukan hanya sebagai isu lingkungan, melainkan juga ujian bagi keseriusan negara dalam melindungi kawasan konservasi.

Dari hulu ke hilir: ketika hutan kehilangan daya lindung

Kerusakan hutan di kawasan pegunungan tidak pernah berhenti pada batas administratif wilayah tempat pohon-pohon ditebang atau lahan dibuka.

Dampaknya dapat bergerak mengikuti aliran air.

Ketika tutupan vegetasi berkurang, kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air hujan berpotensi menurun. Limpasan permukaan dapat meningkat, erosi lebih mudah terjadi, sedangkan material tanah yang terbawa air dapat memperbesar sedimentasi sungai.

Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama ketika hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan hulu.

Langkat, Binjai, Deli Serdang, hingga Kota Medan merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan perlindungan kawasan hulu.

Masyarakat khawatir kerusakan hutan di bentang alam Karo–Langkat dapat memperburuk persoalan lingkungan di wilayah hilir.

Namun, hubungan langsung antara dugaan perambahan Tahura dengan kejadian banjir di wilayah-wilayah tersebut tidak boleh disimpulkan tanpa kajian ilmiah. Diperlukan penelitian hidrologi, pemetaan daerah aliran sungai, serta analisis faktor-faktor lain yang memengaruhi banjir.

Satu hal yang jelas, menjaga hutan di kawasan hulu merupakan bagian penting dari upaya melindungi kehidupan masyarakat di hilir.

Siapa membuka hutan? siapa menguasai lahan?

Di tengah besarnya angka dugaan kerusakan, pertanyaan paling mendasar justru belum memperoleh jawaban menyeluruh.

Siapa yang membuka kawasan hutan? Siapa yang menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut? Apakah terdapat aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan konservasi? Apakah pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dan terorganisasi? Dan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung apabila benar berada di dalam kawasan yang dilindungi?

Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan penyelidikan, bukan sekadar pernyataan keprihatinan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, pengelola Tahura Bukit Barisan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum perlu turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Pemeriksaan harus mencakup batas kawasan konservasi, status penguasaan tanah, riwayat perubahan tutupan lahan, aktivitas perkebunan, hingga kemungkinan adanya dokumen perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan internal juga perlu dievaluasi. Apabila ditemukan indikasi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan oknum tertentu, persoalan tersebut harus ditelusuri sesuai hukum.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya pihak lain yang mengendalikan, membiayai, atau mengambil keuntungan dari aktivitas perambahan.

Hukum harus hadir, bukan sekadar menjadi ancaman

Kawasan Tahura Bukit Barisan merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Karena itu, setiap dugaan perambahan dan perubahan fungsi kawasan harus diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta ketentuan kehutanan dan lingkungan hidup yang relevan.

Apabila ditemukan unsur tindak pidana, aparat penegak hukum harus mengusutnya berdasarkan alat bukti yang sah dan memastikan pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Di sisi lain, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pendataan. Pemetaan menggunakan citra satelit, audit ekologis, identifikasi titik kerusakan, pemeriksaan batas kawasan, dan penyusunan program rehabilitasi harus menjadi langkah konkret.

Kawasan yang telah rusak membutuhkan pemulihan. Sementara kawasan yang masih terjaga harus mendapat perlindungan lebih ketat agar tidak mengalami nasib serupa.

Tahura bukit barisan: warisan alam yang tak boleh hilang

Tahura Bukit Barisan memiliki luas sekitar 51.600 hektare berdasarkan data yang disebutkan dalam bahan pemberitaan ini. Kawasan tersebut merupakan salah satu benteng ekologis penting di Sumatera Utara.

Nilainya tidak dapat dihitung hanya dari luas tanah atau potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya. Hutan menyimpan sumber kehidupan, menjaga tata air, menjadi habitat satwa, dan menopang keseimbangan lingkungan yang manfaatnya dirasakan lintas generasi.

Jika dugaan kerusakan lebih dari 1.000 hektare itu terbukti, persoalannya harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.

Satgas Inti Prabowo telah menyuarakan desakan agar kepolisian bertindak tegas. Kini, masyarakat menunggu langkah nyata: pemeriksaan lapangan, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, transparansi hasil penyelidikan, serta pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.

Jangan sampai hutan konservasi hanya tersisa dalam peta, sementara di lapangan fungsi ekologisnya perlahan menghilang.

Sebab, ketika hutan di kawasan hulu kehilangan daya lindungnya, yang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan dan habitat satwa, melainkan juga masa depan lingkungan dan keselamatan manusia.

Menyelamatkan Tahura Bukit Barisan bukan sekadar menjaga hutan. Itu adalah tanggung jawab negara untuk melindungi kehidupan.

Penulis: Redaksi Buserkota.comEditor: Agustinus Bobe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *