Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita NasionalBerita UtamaHukum & Kriminal

Faisal PAN  Kecam Hoaks Zulkifli Hasan Desak Tanggung Jawab

23
×

Faisal PAN  Kecam Hoaks Zulkifli Hasan Desak Tanggung Jawab

Sebarkan artikel ini

MEDAN | BUSERKOTA.COM – Di tengah derasnya arus informasi digital, reputasi seseorang dapat diserang hanya melalui satu unggahan. Sebuah narasi yang belum teruji kebenarannya bisa menyebar dalam hitungan menit, membentuk persepsi, bahkan memancing kegaduhan sebelum fakta sebenarnya terungkap.

Fenomena itulah yang menjadi perhatian Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan, M. Faisal B. IRKH, M.H. Ia mengecam beredarnya informasi di media sosial yang dinilainya sebagai fitnah dan berita bohong terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Zulkifli Hasan.

Bagi Faisal, ruang digital semestinya menjadi tempat masyarakat bertukar gagasan, menyampaikan kritik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Bukan justru berubah menjadi arena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi merusak nama baik seseorang.

Pernyataan tersebut disampaikan Faisal kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dapat membentuk opini publik yang menyesatkan, merusak reputasi seseorang, sekaligus memicu ketegangan sosial apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Kebebasan Berpendapat Bukan Ruang untuk Memfitnah

Faisal menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap hukum.

“Zulkifli Hasan telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat,” tegas Faisal.

Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan terhadap semakin mudahnya informasi diproduksi dan disebarluaskan tanpa melalui proses pemeriksaan kebenaran.

Dalam ekosistem digital, satu informasi yang keliru dapat direproduksi berkali-kali, dibagikan lintas platform, dan akhirnya diterima sebagian masyarakat seolah-olah merupakan fakta.

Karena itu, Faisal mengingatkan bahwa kritik terhadap tokoh publik tetap harus dibedakan dari penyebaran tuduhan yang tidak memiliki dasar.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi pembenaran untuk membangun narasi yang menyerang kehormatan seseorang.

“Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi,” ujarnya.

Mengawal Program Pemerintahan dan Kepentingan Rakyat

Di luar polemik informasi yang beredar, Faisal juga menyoroti peran Zulkifli Hasan dalam mendukung dan mengawal sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa program yang disebutkannya antara lain swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta berbagai agenda pembangunan lainnya.

Menurut Faisal, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi, dukungan, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Ia berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik maupun pandangan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak menghilangkan ruang dialog yang sehat dan konstruktif.

Pembangunan membutuhkan kritik yang objektif, pengawasan yang bertanggung jawab, serta dukungan terhadap kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, kehidupan demokrasi tidak seharusnya dibangun melalui pertentangan yang bersumber dari informasi yang belum jelas kebenarannya.

Masyarakat Diminta Tidak Menjadi Mata Rantai Hoaks

Faisal turut mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menggunakan media sosial. Setiap informasi yang diterima, menurutnya, perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain.

Ia mengajak masyarakat membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan, serta memastikan konteks suatu pernyataan agar tidak terjebak dalam manipulasi informasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak merugikan orang lain dan tidak menciptakan keresahan tanpa dasar.

Sebab, menjaga kualitas ruang publik bukan hanya tugas pemerintah, aparat penegak hukum, ataupun perusahaan media. Masyarakat sebagai pengguna teknologi juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Tim Hukum PAN Diminta Mengkaji Langkah Hukum

Pada bagian akhir keterangannya, Faisal berharap Tim Hukum DPP PAN dapat menelaah persoalan tersebut secara serius dan objektif.

Ia meminta agar kemungkinan langkah hukum dipertimbangkan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tim Hukum DPP PAN diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Hal ini penting agar para pihak yang menyebarkan berita hoaks dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan,” pungkas Faisal.

Pada akhirnya, persoalan ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan tanggung jawab atas informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta. Ruang digital membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap martabat manusia.

Di tengah derasnya arus informasi, kebenaran seharusnya menjadi pijakan, bukan korban dari persaingan opini.

Sebab, ketika fakta dikalahkan oleh fitnah, bukan hanya nama seseorang yang dipertaruhkan, melainkan juga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap ruang publik.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *