Menguji Independensi Penyidik, Kedudukan Pejabat Publik, dan Batas Penggunaan Prosedur Administratif dalam Penegakan Hukum Pidana
Oleh: Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pengamat Hukum Pidana Indonesia
Ketika Substansi Perkara Berhadapan dengan Kekuasaan
Penegakan hukum dalam negara demokrasi tidak seharusnya ditentukan oleh siapa yang sedang diperiksa, jabatan apa yang sedang disandang, atau kekuatan politik apa yang berada di belakang seseorang. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, ketentuan perundang-undangan, serta mekanisme peradilan yang menjamin keadilan.
Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap pejabat publik, sering muncul perdebatan yang melampaui substansi perkara. Perhatian masyarakat dapat bergeser dari dugaan peristiwa pidana menuju persoalan administratif, kewenangan institusi, persetujuan pejabat tertentu, hingga tafsir terhadap peraturan perundang-undangan.
Perdebatan prosedural sesungguhnya merupakan bagian sah dari negara hukum. Setiap tindakan penyidik harus tunduk pada hukum acara. Advokat juga mempunyai hak untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum.
Akan tetapi, persoalan menjadi serius apabila perdebatan prosedural tidak lagi diarahkan untuk memastikan tegaknya hukum, melainkan justru mengaburkan substansi perkara.
Di sinilah diperlukan batas yang tegas antara perlindungan hak seseorang dan penggunaan prosedur hukum yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
30 Persen Hukum, 70 Persen Politik: Kritik atau Kenyataan?
Pernyataan bahwa hukum hanya bekerja 30 persen, sementara 70 persen lainnya dipengaruhi kepentingan politik, tidak dapat diperlakukan sebagai fakta statistik tanpa penelitian empiris.
Namun, angka tersebut dapat menjadi metafora untuk menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum.
Dalam negara hukum, politik memang mempunyai hubungan dengan pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Akan tetapi, setelah suatu norma hukum berlaku, pelaksanaannya tidak boleh tunduk pada kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu.
Konstitusi telah memberikan landasan yang jelas.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ketiga ketentuan tersebut mengandung konsekuensi konstitusional: jabatan publik tidak dapat menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum.
Sebaliknya, jabatan publik juga tidak boleh menjadi alasan seseorang diperlakukan lebih buruk daripada warga negara lainnya.
Independensi Penyidik Tidak Boleh Ditentukan oleh Kepentingan Politik
Dalam perkara pidana, penyidik mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Regulasi baru tersebut memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyidik, koordinasi dengan penuntut umum, hak tersangka, hak korban, hak saksi, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan harus mempunyai dasar kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penyidik tidak boleh menetapkan arah perkara berdasarkan tekanan politik, opini media, hubungan kekuasaan, maupun kepentingan pribadi.
Demikian pula, penyidik tidak boleh mengabaikan bukti yang meringankan seseorang demi memenuhi tekanan publik.
Prinsip objektivitas berlaku untuk semua pihak.
Kebenaran materiil harus dicari melalui proses pembuktian yang sah, bukan melalui pembentukan persepsi.
Kasus Bupati Kupang: Menguji Persoalan Izin Menteri Dalam Negeri
Salah satu persoalan yang patut mendapatkan perhatian dalam diskursus penegakan hukum terhadap pejabat publik adalah penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, Polda Nusa Tenggara Timur telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Pemberitaan itu menyebutkan bahwa penyidik telah memeriksa 13 saksi awal dan lima saksi tambahan, mengumpulkan hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, keterangan ahli, serta sejumlah barang bukti.
Penyidik juga menyampaikan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Seluruh informasi tersebut merupakan perkembangan penanganan perkara berdasarkan keterangan kepolisian, bukan kesimpulan mengenai kesalahan pihak yang dilaporkan.
Dalam konteks ini, terdapat satu persoalan hukum yang perlu diuji secara cermat, yakni penggunaan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam pemeriksaan seorang bupati.
Apa sebenarnya yang diatur oleh undang-undang?
Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:
Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis Presiden. Sementara itu, terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis Menteri.
Frasa yang harus diperhatikan adalah tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
Dengan demikian, berdasarkan bunyi Pasal 90 ayat (1), persetujuan tertulis Menteri ditujukan terhadap tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, bukan dirumuskan sebagai persyaratan umum bagi setiap pemanggilan atau pemeriksaan bupati.
Pasal 90 ayat (2) juga mengatur bahwa apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima, proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat dilakukan.
Ketentuan ini penting karena undang-undang telah memberikan batas waktu agar mekanisme persetujuan tidak berubah menjadi hambatan tanpa kepastian.
Oleh karena itu, perlu dibedakan secara yuridis antara:
- Pemanggilan dan pemeriksaan seseorang untuk kepentingan penyidikan.
- Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
- Persetujuan administratif yang secara khusus dipersyaratkan oleh undang-undang.
Ketiga hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.
Apabila terdapat pendapat bahwa pemeriksaan seorang bupati harus terlebih dahulu mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri, pendapat tersebut harus disertai dasar hukum yang secara spesifik mengatur kewajiban tersebut.
Tidak cukup hanya menyebut kedudukan seseorang sebagai kepala daerah.
Namun, perlu pula ditegaskan bahwa Pasal 90 tidak boleh dibaca secara terpisah dari ketentuan hukum lain yang mungkin relevan. Karena itu, kesimpulan akhir mengenai legalitas prosedur harus didasarkan pada keseluruhan peraturan yang berlaku dan bentuk tindakan penyidik yang sebenarnya dilakukan.
Prinsip hukumnya sederhana: kewajiban izin harus mempunyai dasar hukum yang jelas, sedangkan kewenangan penyidikan tidak boleh dibatasi melalui penafsiran yang melampaui ketentuan undang-undang.
Hak Advokat Menguji Prosedur, tetapi Substansi Perkara Tetap Harus Diperiksa
Dalam sistem peradilan pidana, advokat merupakan bagian penting dari penegakan hukum.
Hak untuk memberikan pembelaan, mengajukan keberatan, menguji keabsahan tindakan penyidik, dan memperjuangkan kepentingan hukum klien merupakan bagian dari prinsip negara hukum.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta jaminan hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Karena itu, keberatan advokat terhadap prosedur pemeriksaan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai intervensi politik.
Akan tetapi, keberatan prosedural juga harus dapat diuji secara objektif.
Apakah norma yang dijadikan dasar masih berlaku?
Apakah ketentuan tersebut memang mengatur tindakan yang sedang dilakukan penyidik?
Apakah terdapat hubungan langsung antara pelanggaran prosedur yang dipersoalkan dengan keabsahan tindakan penyidikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik.
Apabila terdapat kekeliruan prosedur, mekanisme hukum untuk mengujinya tersedia. Namun, apabila prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keberatan yang tidak mempunyai dasar hukum tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghilangkan kepastian proses penegakan hukum.
Politisasi Perkara dan Bahaya Pengalihan Perhatian Publik
Dalam perkara yang melibatkan pejabat publik, opini politik dapat berkembang lebih cepat daripada proses pembuktian hukum.
Ada kemungkinan substansi perkara tertutup oleh perdebatan mengenai jabatan, hubungan kekuasaan, prosedur administratif, dan berbagai penafsiran yang belum tentu relevan.
Namun, perlu dibedakan antara kritik yang sah terhadap prosedur dan upaya memengaruhi proses hukum secara tidak patut.
Keduanya tidak dapat disamakan.
Jika terdapat bukti adanya tekanan terhadap penyidik, hal tersebut harus diperiksa melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tersedia.
Sebaliknya, apabila tidak terdapat bukti intervensi, tidak tepat pula membangun tuduhan bahwa suatu perkara telah dikendalikan oleh kekuatan politik.
Dalam hal ini, transparansi institusi penegak hukum menjadi sangat penting.
Penyidik perlu menjelaskan perkembangan perkara sesuai kewenangan dan batas kerahasiaan penyidikan, termasuk alasan hukum apabila terdapat tindakan yang memerlukan persetujuan pejabat tertentu.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, sementara hak korban, saksi, dan pihak yang dilaporkan tetap harus dilindungi.
Persamaan di Hadapan Hukum Tidak Mengenal Jabatan
Salah satu prinsip paling mendasar dalam negara hukum adalah equality before the law.
Prinsip ini tidak berarti bahwa seluruh orang harus menjalani setiap prosedur administratif yang identik. Undang-undang dapat memberikan pengaturan khusus berdasarkan jabatan atau fungsi tertentu, sepanjang mempunyai tujuan yang sah dan diterapkan sesuai batasnya.
Namun, pengaturan khusus tersebut tidak boleh berubah menjadi kekebalan hukum.
Seorang bupati tetap merupakan warga negara yang tunduk pada hukum pidana.
Kedudukan sebagai kepala daerah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti melalui proses peradilan yang sah.
Sebaliknya, status sebagai pejabat publik juga tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan hak pembelaan dan asas praduga tidak bersalah.
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Inilah keseimbangan yang harus dijaga.
Keadilan bagi korban harus diperjuangkan tanpa menghilangkan hak hukum pihak yang dilaporkan.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Tafsir Prosedural
Persoalan mendasar dalam penegakan hukum bukan hanya terletak pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada ketepatan memahami dan menerapkannya.
Peraturan pemerintah, peraturan menteri, surat edaran, maupun ketentuan administratif lainnya tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan undang-undang.
Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta pengakuan terhadap peraturan lain yang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
Artinya, setiap ketentuan harus diperiksa berdasarkan kewenangan pembentuknya, kedudukan hukumnya, materi muatannya, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.
Tidak setiap surat administratif dapat menciptakan kewajiban baru yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.
Dalam konteks pemeriksaan pejabat publik, dasar hukum yang digunakan harus benar-benar relevan dengan tindakan yang akan dilakukan.
Jangan sampai suatu ketentuan yang hanya mengatur persetujuan penahanan ditafsirkan sebagai kewajiban izin untuk seluruh proses pemeriksaan tanpa dasar normatif yang memadai.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga tidak boleh mengabaikan ketentuan persetujuan yang memang secara tegas diwajibkan undang-undang.
Hukum Harus Berdiri di Atas Kepastian dan Keadilan
Negara hukum tidak boleh dibangun berdasarkan ketakutan terhadap kekuasaan politik.
Penyidik harus mempunyai keberanian profesional untuk menjalankan kewenangannya sesuai undang-undang. Advokat harus mempunyai kebebasan untuk melakukan pembelaan secara bertanggung jawab. Pejabat publik harus mempunyai kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah, bukan perlindungan dari proses hukum.
Setiap dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada perlindungan istimewa yang bertentangan dengan hukum. Tidak boleh pula ada penggiringan opini yang mendahului proses pembuktian.
Perkara Bupati Kupang menjadi salah satu momentum untuk menguji konsistensi prinsip tersebut, terutama mengenai batas antara persetujuan administratif dan kewenangan penyidikan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukanlah seberapa tinggi jabatan seseorang, seberapa besar pengaruh politiknya, atau seberapa kuat opini yang berkembang di masyarakat.
Ukuran utamanya adalah apakah hukum diterapkan secara benar, independen, transparan, dan adil.
Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tetapi kekuasaan juga tidak boleh dijalankan tanpa hukum. Prosedur harus dihormati, bukti harus diuji, hak setiap orang harus dilindungi, dan keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi.
Sebab, dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada undang-undang dan tidak ada kepentingan politik yang boleh mengalahkan keadilan.
Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pengamat Hukum Pidana Indonesia
DASAR HUKUM DAN REFERENSI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 90.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku sejak 2 Januari 2026.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.














