KUPANG | BUSERKOTA.COM – Jabatan boleh menghadirkan kehormatan, kekuasaan dapat membuka banyak pintu, tetapi keduanya tidak boleh menjadi perisai ketika seseorang berhadapan dengan hukum. Di tengah bergulirnya laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, YL, satu tuntutan kini mengemuka: hukum harus bekerja tanpa rasa takut, sementara korban tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan seorang diri.
Desakan itu datang dari Ketua Perkumpulan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lery Mboeik. Ia meminta agar dugaan tindak pidana tersebut diusut secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Bagi Sarah, persoalan ini bukan semata-mata tentang laporan pidana yang sedang diproses aparat penegak hukum. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana negara memastikan perlindungan terhadap korban, menjaga independensi penegakan hukum, sekaligus membuktikan bahwa jabatan publik tidak memberikan keistimewaan di hadapan hukum.
Sarah menegaskan, kekerasan seksual dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi. Terlebih, apabila dalam proses pembuktian ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan posisi dan pengaruh kekuasaan melalui iming-iming pekerjaan.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keberanian perempuan berinisial RWM yang telah menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.
“Kekerasan seksual dalam bentuk apa pun adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, apalagi jika diduga dilakukan oleh seorang pemimpin daerah dengan modus iming-iming pekerjaan. Salut atas keberanian korban untuk melapor. Mari kita kawal bersama kasus ini agar korban mendapatkan perlindungan penuh serta keadilan yang seadil-adilnya. Kami berdiri bersama korban,” tegas Sarah.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberanian melapor tidak boleh berujung pada penderitaan baru. Ketika seseorang memilih membawa dugaan tindak pidana ke hadapan hukum, negara berkewajiban memastikan proses itu berlangsung aman, bermartabat, dan tanpa tekanan.
JABATAN BUKAN PERISAI, PENCOPOTAN MENUNGGU PEMBUKTIAN
Di tengah sorotan publik, posisi Yosef Lede sebagai kepala daerah aktif membuat penanganan perkara ini membutuhkan perhatian ekstra. Independensi aparat, potensi konflik kepentingan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan menjadi tiga hal yang tidak boleh diabaikan.
Sarah berpandangan, perkara ini tidak sepatutnya direduksi menjadi persoalan pribadi. Sebab, ketika laporan dugaan tindak pidana melibatkan seorang pejabat publik, kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan ikut dipertaruhkan.
Prinsipnya sederhana: jabatan bukan kekebalan hukum.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang menduduki kursi kekuasaan, memiliki pengaruh politik, atau memegang kendali pemerintahan daerah.
Namun, tuntutan pertanggungjawaban harus tetap berjalan dalam koridor pembuktian. Laporan dan dugaan bukanlah putusan pengadilan. Asas praduga tak bersalah wajib dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses hukum, Sarah menegaskan bahwa sanksi pidana yang tegas dan pencopotan dari jabatan kepala daerah harus menjadi konsekuensi yang diperjuangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jika terbukti bersalah, sanksi hukum terberat dan pencopotan jabatan adalah harga mati demi menjaga marwah institusi pemerintahan,” tegasnya.
Pernyataan Sarah bukan sekadar kritik terhadap seorang pejabat. Lebih dari itu, ia merupakan peringatan bahwa kehormatan institusi pemerintahan tidak boleh dipertaruhkan demi melindungi individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
APH DAN LPSK DIMINTA BERGERAK LINDUNGI RWM
Di luar tuntutan penegakan hukum, terdapat persoalan mendesak yang tidak boleh menunggu hingga perkara memasuki tahap berikutnya: keselamatan RWM dan keluarganya.
PIAR NTT menilai, keberanian korban melaporkan dugaan tindak pidana harus dijawab dengan kehadiran negara. Jangan sampai seseorang yang sedang mencari keadilan justru menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, atau kemungkinan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.
Sarah melalui PIAR NTT mendesak aparat penegak hukum (APH) berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan penilaian risiko dan memastikan bentuk perlindungan yang dibutuhkan RWM beserta keluarganya.
Perlindungan korban, dalam pandangan PIAR NTT, tidak boleh berhenti pada jaminan keselamatan fisik.
Ada kebutuhan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, perlindungan keluarga, hingga jaminan kerahasiaan identitas. Seluruh kebutuhan tersebut harus diperhatikan agar korban dapat menjalani proses hukum tanpa dihantui ketakutan.
Identitas korban juga harus dijaga secara ketat. Ruang digital maupun ruang publik tidak boleh berubah menjadi tempat penyebaran informasi pribadi yang dapat membuka identitas atau memperburuk kondisi korban.
Setiap bentuk ancaman, intimidasi, tekanan, atau tindakan yang berpotensi menghalangi korban melanjutkan proses hukum harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sinilah negara diuji. Bukan hanya melalui kemampuan aparat mengungkap fakta dan alat bukti, melainkan juga melalui kesanggupan melindungi mereka yang berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan proses hukum.
KASUS INI MENJADI UJIAN KEADILAN NTT
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana aparat penegak hukum menangani laporan tersebut. Transparansi, profesionalitas, dan independensi bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan prinsip yang harus terlihat dalam setiap tahapan penanganan perkara.
APH dituntut mengungkap seluruh fakta, memeriksa keterangan para pihak, menguji alat bukti, serta menindaklanjuti setiap petunjuk secara objektif. Perkembangan penanganan perkara juga perlu disampaikan secara proporsional, tanpa mengorbankan kerahasiaan dan keselamatan korban.
Pada saat yang sama, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab mengawal proses hukum secara kritis dan bertanggung jawab. Dukungan terhadap korban harus diberikan tanpa menyebarkan identitas, membangun penghakiman di luar pengadilan, ataupun mengabaikan hak hukum pihak yang dilaporkan.
Sikap Ketua PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik, pada akhirnya membawa dua pesan penting.
Pertama, RWM beserta keluarganya harus memperoleh perlindungan maksimal dari negara. Kedua, laporan dugaan tindak pidana yang telah disampaikan harus ditangani secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Sebab, keadilan tidak boleh tunduk kepada jabatan. Perlindungan korban tidak boleh kalah oleh pengaruh kekuasaan. Dan proses hukum tidak boleh berubah menjadi panggung untuk menghakimi seseorang sebelum pembuktian selesai.
Di hadapan hukum, kekuasaan bukanlah alasan untuk kebal. Tetapi keadilan juga tidak boleh dibangun dengan mengorbankan asas praduga tak bersalah.














