Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita NasionalBerita UtamaHukum & KriminalInfo PublikPemerintahanPeristiwaPolitik

DPRD Kupang Tegaskan Sikap, Hukum Harus Berjalan

16
×

DPRD Kupang Tegaskan Sikap, Hukum Harus Berjalan

Sebarkan artikel ini

Pimpinan Dewan Nyatakan Dukungan terhadap Proses Hukum, Tegaskan Keberpihakan kepada Korban Jika Dugaan Terbukti

OELAMASI |BUSERKOTA.Com – Suara demonstran yang menggema di halaman Kantor DPRD Kabupaten Kupang, Kamis (19/11/2026), membawa satu pertanyaan yang tidak mudah dihindari para wakil rakyat: di manakah keberpihakan lembaga legislatif ketika seorang perempuan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama kepala daerahnya sendiri?

Di tengah ketegangan antara tuntutan mahasiswa, desakan masyarakat, dan proses hukum yang sedang berjalan, Gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi menjadi ruang pertemuan antara suara publik dan tanggung jawab kelembagaan.

Massa Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut DPRD menggunakan fungsi pengawasan, meminta kejelasan sikap politik, serta mendorong langkah kelembagaan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Dalam dinamika tersebut, dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Tome Da Costa dan Sofia Malelak De Haan, menerima aspirasi massa aksi.

Pimpinan DPRD kemudian menyampaikan pernyataan sikap resmi yang memuat lima pokok sikap kelembagaan. Pernyataan tersebut menjadi respons atas desakan publik agar DPRD tidak berhenti pada sikap diam, melainkan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Lima Sikap, Satu Pesan: Jangan Abaikan Korban

Pernyataan DPRD tersebut memuat lima pokok penting.

Pertama, DPRD menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam dugaan pelecehan seksual yang mencuat sejak 12 November 2026. Sikap ini menunjukkan bahwa dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa, terlebih ketika nama seorang pejabat publik ikut disebut dalam laporan kepolisian.

Kedua, DPRD menegaskan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Setiap pihak harus diberikan ruang untuk menjalani proses hukum secara adil, tanpa penghakiman sebelum adanya pembuktian melalui mekanisme peradilan.

Ketiga, lembaga legislatif menyatakan dukungan terhadap langkah Polda NTT dalam menangani perkara tersebut. Dukungan itu, menurut pokok pernyataan yang disampaikan, bukan bentuk pembelaan politik kepada pihak yang dilaporkan, melainkan dukungan terhadap penegakan hukum.

Keempat, DPRD menyatakan keberpihakan kepada korban dan menolak tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO) apabila unsur-unsurnya terbukti secara hukum.

Kelima, DPRD menyatakan kesiapan mengambil tindakan kelembagaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lima pokok tersebut menempatkan DPRD pada dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan: menghormati hak setiap orang dalam proses hukum dan memastikan suara serta perlindungan terhadap korban tidak tersisih oleh kepentingan kekuasaan.

Ketika Proses Hukum Memasuki Babak Baru

Pernyataan DPRD itu muncul bersamaan dengan perkembangan penting dalam penanganan perkara di Polda NTT.

Pada Kamis (19/11/2026), Tim Joint Investigasi Polda NTT meningkatkan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh perempuan berinisial RWM (21), dengan terlapor berinisial YL, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gelar perkara khusus di Mapolda NTT.

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa 13 orang saksi dan lima saksi tambahan. Penyidik juga telah mengumpulkan hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli psikologi, medis, dan pidana.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahapan penanganan yang lebih lanjut. Namun, peningkatan ke penyidikan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Pembuktian tetap menjadi ranah penyidik dan pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku.

Polda NTT juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban dan saksi.

DPRD dan Polemik Dugaan Perlindungan Politik

Di luar lima pokok pernyataan tersebut, muncul pula perdebatan mengenai sikap dan langkah politik DPRD Kabupaten Kupang.

Menurut pemberitaan Suara NTT dan Nusantara Inside sebagaimana dirujuk dalam informasi yang beredar, pihak DPRD membantah tudingan mahasiswa dari PERMASKKU dan PERMATIM yang menyebut percepatan sidang atau agenda dewan dilakukan untuk melindungi Bupati Yosef Lede.

Bantahan tersebut penting dicatat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan. Tuduhan mahasiswa merupakan aspirasi dan penilaian pihak demonstran, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan.

Di sisi lain, DPRD juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penjadwalan agenda kelembagaan agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual, transparansi kelembagaan bukan sekadar kebutuhan komunikasi politik. Ia merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *