JAKARTA |BUSERKOTA.Com — Di antara riuh polemik yang belum menemukan ujung, sebuah dokumen pendidikan kembali menjadi pusat perhatian. Bukan sekadar selembar kertas, melainkan ijazah yang menyimpan jejak perjalanan akademik Joko Widodo hingga meraih gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada pada 1985.
Universitas Gadjah Mada menegaskan, ijazah asli Presiden ke-7 Republik Indonesia itu telah diserahkan kepada pemiliknya sejak ia menyelesaikan pendidikan. Kampus kini hanya menyimpan salinan dokumen tersebut.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, menjelaskan bahwa ijazah asli berada di tangan Jokowi sebagai pemilik sah. Penegasan itu disampaikan ketika polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Jokowi masih bergulir di ruang publik.
“Ijazah asli sudah diserahkan kepada pemiliknya sejak lulus pada 1985. Yang tersimpan di kampus saat ini adalah salinannya.”
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kepemilikan dokumen dalam konteks yang lebih jelas. Namun, perdebatan mengenai dugaan ijazah palsu belum berhenti pada penjelasan institusi pendidikan.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, proses hukum dugaan ijazah palsu masih berlangsung. Jaksa Penuntut Umum baru saja membacakan ulang dakwaan terhadap Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Sebelumnya, pihak terdakwa sempat mengajukan gugatan praperadilan dan eksepsi. Langkah hukum itu turut memicu perdebatan mengenai keabsahan bukti digital yang digunakan dalam persidangan.
Di tengah proses tersebut, Jokowi menyatakan kesiapannya untuk membawa seluruh dokumen pendidikan aslinya—mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ijazah S1 UGM—langsung ke hadapan Majelis Hakim.
“Saya siap membawa seluruh dokumen pendidikan asli saya, dari SD, SMP, SMA, hingga S1 UGM, untuk diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim.”
Kuasa hukum Jokowi juga menyampaikan bahwa kliennya sudah tidak sabar hadir dalam agenda pembuktian. Kehadiran itu diharapkan menjadi bagian penting dari upaya mengakhiri polemik yang telah berlangsung berlarut-larut.
Secara kontekstual, perkara ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai dokumen pendidikan seorang tokoh publik tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga menyentuh wilayah pembuktian hukum. Karena itu, penilaian terhadap keabsahan dokumen dan bukti digital semestinya ditempatkan dalam proses persidangan, bukan semata-mata dalam pertarungan opini di ruang publik.
Pada akhirnya, ketika polemik telah melewati batas waktu dan kesabaran, ruang sidang menjadi tempat yang paling layak untuk mempertemukan dokumen, bukti, dan kebenaran. Sebab, sejarah pendidikan seseorang boleh diperdebatkan, tetapi kepastian hukum hanya dapat lahir dari pembuktian yang terang.
