Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita NasionalBerita UtamaHukum & KriminalInfo PublikPeristiwaTeknologi

Leni Diperiksa, Jejaring Pengantar Mahasiswi Mulai Terkuak

37
×

Leni Diperiksa, Jejaring Pengantar Mahasiswi Mulai Terkuak

Sebarkan artikel ini
KUPANG | BUSERKOTA.COM — Pukul 10.00 WITA, Rabu (18/11/2026), seorang perempuan berinisial LS alias Leni tiba di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Kedatangannya bukan untuk urusan pekerjaan ataupun administrasi pemerintahan. Perempuan yang diketahui menjabat sebagai anggota Komite Audit PDAM Kabupaten Kupang itu harus memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Di ruang pemeriksaan Subdirektorat I Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, penyidik mulai menggali keterangan LS. Pemeriksaan dilakukan oleh AKP Fridinari Kameo.

Pemeriksaan berlangsung hingga sore hari. Setelah jeda istirahat makan siang, LS kembali dimintai keterangan sampai sekitar pukul 16.00 WITA.

Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang datang bersamanya juga menjalani pemeriksaan secara terpisah.

Nama LS menjadi perhatian karena posisinya sebagai salah satu orang yang disebut dalam rangkaian peristiwa yang dialami seorang mahasiswi berinisial RVM (21). Perempuan muda itu diduga mengalami kekerasan seksual di rumah jabatan Bupati Kupang, Rabu pekan sebelumnya.

Janji pekerjaan, berujung dugaan kekerasan seksual

Di balik perkara yang kini ditangani Polda NTT, terdapat satu rangkaian peristiwa yang sedang didalami penyidik: bagaimana RVM bisa sampai ke rumah jabatan kepala daerah tersebut?

Berdasarkan informasi dalam materi perkara yang disampaikan, LS bersama seorang perempuan berinisial EK disebut mengantar RVM ke rumah jabatan Bupati Kupang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan.

Namun, alih-alih memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diharapkan, RVM justru mengaku mengalami peristiwa traumatis yang kini menjadi bagian dari penyelidikan kepolisian.

Di sinilah pemeriksaan terhadap LS dan EK menjadi penting. Penyidik perlu mengurai tujuan keberangkatan, komunikasi sebelum dan sesudah kedatangan, pihak yang mengatur pertemuan, serta pengetahuan masing-masing saksi mengenai peristiwa yang kemudian dilaporkan tersebut.

Keterangan keduanya diharapkan dapat membantu membangun kronologi secara utuh, termasuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian kejadian.

Meski demikian, status LS dan EK dalam pemeriksaan ini adalah saksi. Keterangan mereka harus diuji dan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Penyidik telusuri kemungkinan peran pihak lain

Sebelum pemeriksaan berlangsung, Direktur Ditres PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa hasil penyelidikan awal belum menemukan indikasi adanya kerja sama ataupun keterlibatan langsung antara LS dan EK dengan terlapor.

Kendati demikian, penyidik tidak menutup kemungkinan mendalami aspek lain apabila ditemukan fakta baru.

Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan apakah peran para saksi hanya sebatas mengantar RVM atau terdapat fakta lain yang relevan dengan peristiwa yang sedang diselidiki.

Apabila pemeriksaan dan alat bukti nantinya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain, penyidik dapat mempertimbangkan pengembangan perkara, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan pidana tambahan sesuai hasil pembuktian.

Dengan demikian, pemeriksaan saksi bukan sekadar memenuhi prosedur penyidikan, melainkan bagian dari upaya membongkar seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.

EK dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan

Sementara itu, EK dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (19/11/2026). Sebelumnya, LS dan EK dikabarkan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan karena alasan sakit.

Kehadiran LS pada Rabu ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pengumpulan keterangan. Namun, hasil pemeriksaan belum diumumkan secara resmi oleh penyidik hingga berita ini disusun.

Publik kini menunggu penjelasan kepolisian mengenai hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan ditemukannya fakta baru yang dapat memperjelas konstruksi perkara.

Di tengah sorotan terhadap nama seorang kepala daerah, satu hal tidak boleh tenggelam: perlindungan terhadap korban dan kepastian hukum harus menjadi prioritas.

RVM berhak mendapatkan proses hukum yang adil, perlindungan identitas, serta penanganan perkara yang tidak menambah beban psikologis korban.

Sebab, di balik pemeriksaan, berita acara, dan konstruksi hukum, ada seorang perempuan muda yang menunggu keadilan.

Dan bagi penyidik, tugas terpenting bukan membenarkan opini yang berkembang di ruang publik, melainkan mengungkap fakta, menguji setiap keterangan, menemukan alat bukti, serta memastikan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.

BUSERKOTA.COM akan terus mengawal perkembangan perkara ini dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, perlindungan korban, dan prinsip keberimbangan pemberitaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *