Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita NasionalBerita UtamaHukum & KriminalInfo Publik

UU  Perampasan Aset Disahkan, Publik Tunggu Keberanian Penegak Hukum

20
×

UU  Perampasan Aset Disahkan, Publik Tunggu Keberanian Penegak Hukum

Sebarkan artikel ini

MEDAN | BUSERKOTA.COM — Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya membuka babak baru dalam pemberantasan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Namun, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah palu pengesahan diketuk: bagaimana aparat penegak hukum membuktikan bahwa regulasi tersebut benar-benar mampu memutus aliran kekayaan hasil kejahatan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak warga negara.

Satgas Inti Prabowo menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pengesahan regulasi tersebut. Organisasi ini menilai UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menindak kejahatan ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Dukungan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo, Edison Marbun, saat ditemui di salah satu kafe di Kota Medan, Kamis (19/11/2026).

Edison secara khusus mengapresiasi DPR RI, terutama Komisi III dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas proses pembahasan hingga pengesahan regulasi tersebut.

“Kami dari Satgas Inti Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi III DPR RI yang telah mendorong serta menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini merupakan regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia,” ujar Edison.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman badan. Penelusuran dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana juga harus menjadi perhatian utama agar pelaku tidak tetap menikmati hasil kejahatan.

Dalam perspektif pemberantasan kejahatan ekonomi, pemulihan aset memiliki arti strategis. Sebab, keuntungan finansial sering kali menjadi motif utama seseorang melakukan tindak pidana. Apabila hasil kejahatan masih dapat dikuasai atau dinikmati pelaku, tujuan pemberantasan kejahatan belum sepenuhnya tercapai.

“Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.

Peran DPR RI dalam Pengesahan UU

Dalam perkembangan pembahasan legislasi, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya mengungkapkan peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut.

Dalam laporan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.

Dasco juga disebut turut mengawal proses pembahasan, termasuk mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama.

“Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar Habiburokhman.

RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Jangan Sampai Kewenangan Menjadi Kesewenang-wenangan

Meski menyambut positif pengesahan tersebut, implementasi UU Perampasan Aset tetap harus menjadi perhatian serius. Kewenangan negara dalam menelusuri dan merampas aset harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak.

Prinsip praduga tak bersalah, kepastian hukum, proporsionalitas, hak untuk memperoleh pembelaan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus tetap dihormati.

Penegakan hukum yang kuat bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Edison berharap aparat penegak hukum menjalankan regulasi tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa tebang pilih.

“Kami berharap jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada implementasi nyata untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutup Edison.

Pemulihan Aset Harus Menyentuh Kepentingan Korban

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mekanisme perampasan dan pengelolaan aset dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Penipuan investasi, penggelapan, korupsi, dan berbagai tindak pidana ekonomi lainnya kerap meninggalkan persoalan panjang. Korban kehilangan uang, negara menanggung kerugian, sementara pelaku berpotensi menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena itu, keberadaan undang-undang ini perlu diikuti mekanisme penelusuran aset yang efektif, pengawasan yang kuat, serta prosedur pemulihan yang jelas.

Masyarakat juga perlu mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam terhadap pihak tertentu, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah legislasi yang penting. Namun, ukuran keberhasilannya kelak bukan terletak pada kerasnya pernyataan pejabat atau banyaknya aset yang disita, melainkan pada tegaknya keadilan, pulihnya kerugian, terlindunginya korban, dan tidak adanya ruang bagi siapa pun untuk menikmati hasil kejahatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *