KEFAMENANU| BUSERKOTA.Com]-
Program pemerintah pusat tentang Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur nampaknya akan terhambat. Ulahnya, sejumlah pengusaha baik legal maupun yang tidak legal yang terus melakukan eksploitasi di kali Noemuti mengakibatkan air yang empang di kali tersebut di rata- rata di bawah mulut tanggul irigasi. Akibatnya, sejumlah lokasi persawahan di sepanjang kali mengalami sejumlah kekeringan dan terancam tidak ditanami.
Warga Naiola, Kalistus Taena di sela- sela Rapat Dengar Pendapat Umum di gedung DPRD TTU, Jumat (31/1/2025) kepada sejumlah media mengatakan, hanpir pasti program swasemda pangan di lokasi persaemwahan Naiola mengalami kegagakan untuk menanam padi.
Dia menjelaskan, khusus di lokasi persawahaan Naiola sekitar 140 hektare tidak dapat ditanami mengalami kekerangan pemosokan air ke lokasi tersebut. Bahkan menurut dirinya kalau pemerintah tidaj segera melakukan normalisasi akibat pengambilan tambang galian C yang berlebihan di lokasi.
Karena itu, dihadapan sejumlah tokoh yang ikut diundang dalam rapat tersebut, pihaknya meminta untuk tidak banyak berteori tapi harus segera normalisasi kali yakni membangun blok baton, sebagaimana kepaka desa Naiola dan juga tokoh-tokoh penting lainnya.
“Apa lah arti kita punya lahan sawah tapi untuk makan kita berharap dari beras bantuan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTU Kristoforus Haki. SKM usai RDPU kepada ssjumlah wartawan minta sejumlah perusahaan tambang untuk dihentikan. Apalagi eksploitasi di kali tersebut sudah tidak memperhatikan kebutuhan rakyat.
Selain itu, dari 9 pengusaha, tidak juga tidak memiliki ijin untuk melakukan tambang. “Jadi pengusaha tambang hadus dihentikan,” ungkap alumnus Undana ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD TTU, Wilhemus Kusi Oki mengatakan, dalam RPDU, DPRD sepakat untuk masalah penambangan akan dikajih oleh Pansus sehingga pengambilan rekomdasi memoertimbangkan semua aspek termasuk aspek penerimaan daerah.
“Nanti rekomendasikan yang terbaik untuk rakyat dan terbaik untuk daerah ini,” ujar mantan Ketua GMNI Cabang Kefamenanh ini.(*)
