MALAKA |BUSERKOTA. Com — Di sebuah ruangan yang biasanya dipenuhi laporan kehilangan dan suara tegas aparat, Minggu pagi (01/03/2026) itu menghadirkan suasana berbeda. Di ruang SPKT , bukan amarah yang menguat, melainkan niat baik yang perlahan menemukan jalannya.
Polemik pembayaran honor Ketua Komite di akhirnya berlabuh pada kata: damai.
Tujuh bulan bukanlah waktu yang singkat. Ia adalah rentang yang cukup untuk menumbuhkan salah paham, menyemai ketersinggungan, bahkan mengantar dua pihak pada adu mulut yang nyaris menyeret semuanya ke ruang hukum. Namun hari itu, ruang yang biasanya menjadi awal perkara justru menjadi saksi akhir dari sebuah konflik.
Kepala sekolah, Sisilia Simande Mea, datang dengan keluarga. Di hadapannya, Maria Magdalena Bano, Ketua Komite, juga didampingi keluarga. Di antara mereka, ada Ordin—anak sang Ketua Komite—yang sebelumnya terseret dalam pusaran salah paham.
Tak ada meja panjang pengadilan. Tak ada palu hakim. Hanya kursi-kursi sederhana dan niat untuk saling memahami.
Honor sebesar Rp400.000 per bulan yang tertunggak selama tujuh bulan akhirnya diakui sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Dari total tunggakan, tiga bulan langsung dibayarkan hari itu juga—Rp1.200.000 diserahkan sebagai tanda itikad baik. Empat bulan sisanya akan dituntaskan setelah rapat bersama para guru.
Dalam suasana yang perlahan mencair, komitmen itu tak hanya diucapkan, tetapi dituangkan dalam surat pernyataan resmi di hadapan kepolisian.
╔════════════════════════════════╗
“Saya mengakui adanya tunggakan honor dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Kami ingin persoalan ini selesai secara baik-baik demi sekolah dan anak-anak.”
— Sisilia Simande Mea
╚════════════════════════════════╝
Kutipan itu meluncur tanpa nada defensif. Ada kelegaan yang terasa. Seolah tujuh bulan yang menggantung itu akhirnya menemukan titik terang.
Sementara itu, Maria Magdalena Bano memilih menahan suara tinggi dan membuka ruang damai. Bagi seorang Ketua Komite, sekolah bukan sekadar institusi; ia adalah rumah bersama tempat anak-anak bertumbuh. Polemik yang berlarut hanya akan mengganggu denyut belajar-mengajar.
Dan di titik inilah jurnalisme menemukan maknanya: bukan sekadar mencatat konflik, tetapi merawat rekonsiliasi.
╔════════════════════════════════╗
“Yang terpenting bukan siapa benar atau salah, tetapi bagaimana sekolah ini kembali tenang dan anak-anak belajar tanpa bayang-bayang persoalan orang dewasa.”
— Maria Magdalena Bano
╚════════════════════════════════╝
Kesalahpahaman antara kepala sekolah dan Ordin pun disudahi dengan saling berjabat tangan. Tidak ada lagi nada keras. Tidak ada lagi ancaman laporan lanjutan. Keduanya sepakat, persoalan ini cukup sampai di sini.
Ruang SPKT pagi itu terasa berbeda. Ia bukan sekadar ruang administrasi perkara, tetapi ruang perjumpaan nurani. Aparat menjadi saksi bukan atas kriminalitas, melainkan atas komitmen moral.
Damai memang tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir pelan, melalui pengakuan dan kesediaan untuk memperbaiki.
Kini, setelah kesepakatan diteken dan sebagian honor dilunasi, harapan kembali disematkan pada pagar sekolah di Halioan. Bahwa ruang-ruang kelas akan kembali dipenuhi suara pelajaran, bukan bisik-bisik polemik. Bahwa komite dan kepala sekolah akan kembali duduk satu meja, bukan berhadap-hadapan dalam sengketa.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang angka-angka di rapor, tetapi juga tentang keteladanan menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan hati yang jernih.
Dan Malaka, pagi itu, belajar satu hal:
bahwa damai selalu lebih mulia daripada menang sendiri.
