MAKASSAR |LINTASTIMOR.ID– Di bawah langit Pelabuhan Makassar yang siang itu membentang tenang, deretan kendaraan modifikasi, tabung-tabung LPG subsidi, jeriken, tangki rakitan, dan berbagai barang bukti lainnya berdiri membisu. Namun dalam diamnya, benda-benda itu seakan menyimpan cerita panjang tentang subsidi negara yang semestinya mengalir kepada rakyat kecil, tetapi justru berusaha dibelokkan oleh tangan-tangan yang mengejar keuntungan pribadi.
Selasa (2/6/2026), Dermaga Pelabuhan Makassar berubah menjadi panggung penegakan hukum ketika Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran Polres se-Sulsel menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi selama periode Maret hingga Mei 2026.
Di hadapan para awak media, aparat memperlihatkan hasil kerja panjang yang lahir dari penyelidikan, pemantauan lapangan, laporan masyarakat, serta koordinasi lintas instansi. Satu per satu barang bukti dipamerkan sebagai saksi bisu atas praktik yang selama ini menggerogoti hak masyarakat penerima subsidi.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Polda Sulsel, penyidik Ditreskrimsus, serta perwakilan instansi terkait. Konferensi pers ini menjadi bentuk transparansi kepada publik sekaligus penegasan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap penyalahgunaan energi bersubsidi.
Menurut pihak kepolisian, berbagai modus operandi berhasil terungkap. Mulai dari pembelian BBM subsidi secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, pengangkutan tanpa izin untuk dijual kembali dengan harga industri, hingga penimbunan LPG subsidi ukuran 3 kilogram yang kemudian dipasarkan kepada sektor usaha yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi.
╔══════════════ ❀🤍❀ ══════════════╗
“Subsidi yang diberikan pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketika ada pihak yang menyalahgunakan atau memperjualbelikan subsidi untuk kepentingan komersial, maka tindakan tersebut merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat.”
╚══════════════ ❀🤍❀ ══════════════╝
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan subsidi bukan sekadar pelanggaran administrasi atau tindak pidana ekonomi semata. Di balik setiap liter BBM dan setiap tabung LPG subsidi yang diselewengkan, terdapat hak masyarakat kecil yang berpotensi terampas.
Selama periode Maret hingga Mei 2026, Ditreskrimsus Polda Sulsel bersama jajaran berhasil melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan di sejumlah wilayah. Dari operasi yang dilakukan, polisi mengamankan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.
Para tersangka diduga memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pengumpul, pengangkut, penyalur, hingga pihak yang diduga menjadi penadah atau pembeli hasil distribusi ilegal tersebut. Seluruhnya kini menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak maupun gas bersubsidi.
Selain mengamankan para tersangka, aparat juga menyita berbagai barang bukti bernilai ekonomis tinggi yang selanjutnya akan digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.
Keberhasilan pengungkapan kasus-kasus tersebut dinilai sebagai hasil sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan subsidi energi.
Energi Bersubsidi dan Pertaruhan Keadilan Sosial
Pengungkapan yang dilakukan Polda Sulsel menunjukkan bahwa pengawasan distribusi energi bersubsidi masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Ketika subsidi yang dirancang untuk membantu nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah diselewengkan untuk kepentingan komersial, maka yang terancam bukan hanya anggaran negara, tetapi juga prinsip keadilan sosial yang menjadi ruh kebijakan subsidi itu sendiri. Karena itu, penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan energi bersubsidi memiliki arti strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat dan memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga mengimbau pemilik SPBU, pangkalan LPG, pelaku usaha transportasi, hingga masyarakat umum agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum terkait distribusi energi bersubsidi. Pengawasan akan terus diperketat, terutama pada wilayah-wilayah yang dinilai rawan terjadi praktik penimbunan dan penyalahgunaan.
Bagi Polda Sulsel, penindakan ini bukan sekadar soal menangkap pelaku. Lebih dari itu, ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan memastikan energi bersubsidi tetap tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan.
Konferensi pers di Dermaga Pelabuhan Makassar itu akhirnya menjadi lebih dari sekadar seremoni pengungkapan kasus. Ia menjadi penanda bahwa negara masih hadir menjaga hak rakyatnya.
Sebab pada akhirnya, setiap tetes BBM subsidi dan setiap tabung LPG bersubsidi sesungguhnya adalah amanah yang dititipkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan ketika amanah itu berusaha dicuri, hukum harus berdiri tegak—bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga harapan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada keadilan yang nyata.
