KUPANG |BUSERKOTA.Com — Jumat siang itu, 6 Maret 2026, suasana di Gereja Imanuel Nonbaun, Fatuleu Tengah, terasa berbeda. Di tengah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki berdiri bukan sekadar sebagai pejabat yang membaca pidato resmi. Ia berbicara seperti seorang anak kampung yang sedang mengingatkan keluarganya sendiri tentang masa depan.
Di luar ruangan, kegelisahan sedang berembus di seluruh Nusa Tenggara Timur. Sekitar 9.000 tenaga PPPK dibayangi kecemasan akibat isu efisiensi anggaran yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan mereka. Banyak orang menunggu janji-janji penghibur dari para pemimpin.
Namun Aurum memilih jalan yang berbeda: ia berbicara dengan kejujuran.
Di mimbar Musrenbang itu, ia tidak mengumbar optimisme kosong. Tidak pula menaburkan kalimat politik yang biasa terdengar di forum pembangunan. Sebaliknya, ia mengajak masyarakat melihat persoalan yang lebih dalam—soal mentalitas dan kemauan untuk berubah.
“Kita tidak kekurangan SDM atau kaum intelektual. Kita kurang orang dengan mental yang baik, karakter yang baik. Kita hanya kekurangan kemauan untuk berubah.”
Kata-kata itu meluncur tanpa nada marah, namun tegas seperti lonceng yang dibunyikan di tengah desa. Aurum mengingatkan bahwa tantangan pembangunan tidak selalu lahir dari keterbatasan sumber daya, tetapi dari sikap manusia terhadap perubahan.
Menurutnya, kemiskinan paling berbahaya bukanlah kemiskinan materi. Yang lebih mengancam adalah ketika sebuah masyarakat kehilangan keberanian untuk berusaha dan bertransformasi.
Aurum kemudian membawa hadirin menoleh ke masa lalu—ke kehidupan sederhana yang pernah menjadi kekuatan orang-orang Kupang.
“Saya dibesarkan di kampung, dan saya bangga menjadi orang kampung.”
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sarat makna. Ia tidak sekadar mengenang masa kecilnya. Ia sedang menghidupkan kembali filosofi hidup yang pernah membuat masyarakat kampung bertahan menghadapi keterbatasan.
Dalam pesannya, Aurum mengajak masyarakat mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Ia menekankan pentingnya kembali pada nilai-nilai yang pernah menjadi fondasi kehidupan masyarakat:
- Hidup tanpa ketergantungan berlebihan pada teknologi, listrik, dan internet.
- Menghidupi kembali tradisi kemandirian yang diwariskan para leluhur.
- Menjaga identitas kampung sebagai sumber kekuatan moral dan sosial.
Bagi Aurum, pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar atau teknologi canggih. Kadang ia justru lahir dari karakter manusia yang kuat dan kemauan untuk bekerja bersama.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Aurum muncul pada saat yang sensitif bagi birokrasi daerah. Isu efisiensi anggaran dan kekhawatiran tenaga PPPK di berbagai daerah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan sedang menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Di tengah situasi itu, pendekatan yang menekankan mentalitas, solidaritas sosial, dan kemandirian masyarakat menjadi perspektif yang berbeda—bahkan jarang terdengar dari seorang pejabat publik.
Musrenbang biasanya dipenuhi angka, program, dan daftar usulan pembangunan. Tetapi siang itu, forum tersebut berubah menjadi ruang refleksi tentang jati diri sebuah daerah.
Aurum tidak menawarkan janji yang instan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih sulit: keberanian untuk jujur kepada diri sendiri.
Sebab pada akhirnya, pembangunan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan proyek. Ia juga ditentukan oleh seberapa besar kemauan sebuah masyarakat untuk bangkit dari dalam dirinya sendiri.
