MIMIKA | BUSERKOTA.COM — Di atas tanah yang tak pernah kehilangan ingatan tentang leluhur, negara akhirnya memilih cara yang lebih sunyi namun bermakna: menanam, bukan mengambil. Kamis (9/4/2026), Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono, meresmikan pengembangan pertanian kopi bersama Yayasan Somatua di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika—sebuah langkah yang menandai arah baru pembangunan ekonomi Papua.
Di tengah kesederhanaan acara, tersimpan sebuah pesan besar: kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) tidak lagi dibangun dari eksploitasi sesaat, melainkan dari akar yang tumbuh perlahan—kopi, tanah, dan kearifan adat.
Antusiasme masyarakat bukan sekadar seremoni. Wajah-wajah yang hadir memantulkan harapan panjang tentang masa depan yang bisa digenggam sendiri. Kopi kini bukan hanya tanaman, tetapi simbol kemandirian ekonomi yang lahir dari tanah sendiri.
Ketua Yayasan Somatua, Maximus Tipagau, menyampaikan pesan yang menggema kuat—bahwa tanah bukan komoditas, melainkan warisan.
╔════════════════════════════════════════╗
“Tanah tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk ditanami.
Semua pemilik hak ulayat—Amungme, Moni, Damal, hingga Mee—harus bangkit menjadikan kopi sebagai sumber kehidupan.”
╚════════════════════════════════════════╝
Ia menegaskan bahwa hak ulayat adalah hukum pertama di Papua—jauh sebelum regulasi negara hadir. Karena itu, setiap pemanfaatan tanah harus melalui kesepakatan marga dan suku, bukan keputusan sepihak.
Negara, melalui Menteri Koperasi, memberikan sinyal tegas: industri kopi Papua akan didorong hingga ke pasar global. Bahkan, hasil dari peresmian ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bagian dari program strategis pemberdayaan ekonomi rakyat.
Lebih dari itu, sebuah visi besar tengah dirancang. Timika diproyeksikan menjadi pusat industri kopi Papua, dengan pengembangan wilayah hingga Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Targetnya jelas—dalam tiga tahun, kopi Papua menembus pasar Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Tiongkok.
╔════════════════════════════════════════╗
“Kopi adalah emas kedua.
Tidak perlu gelar tinggi—cukup kerja, tanah, dan ketekunan, masyarakat bisa hidup sejahtera.”
╚════════════════════════════════════════╝
Maximus juga menyentil isu yang lebih dalam—pengelolaan dana otonomi khusus. Ia menyebutnya sebagai “uang darah orang Papua”, yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program nyata dan produktif, bukan sekadar angka dalam laporan.
Peresmian ini berlangsung tanpa kemewahan, namun penuh makna. Menteri Koperasi bahkan menghabiskan waktu berjam-jam bersama masyarakat hingga larut malam—sebuah sikap yang dinilai sebagai bentuk kehadiran negara yang tidak berjarak.
Analisis Kontekstual:
Langkah pengembangan kopi di Timika menjadi sinyal penting pergeseran kebijakan pembangunan Papua—dari pendekatan ekstraktif menuju ekonomi berbasis rakyat dan adat. Kopi menawarkan stabilitas jangka panjang, berbeda dengan sumber daya tambang yang terbatas. Jika didukung dengan kebijakan yang konsisten, transparansi dana otsus, serta penguatan koperasi, maka model ini berpotensi menjadi fondasi baru ekonomi Papua yang berkeadilan.
Di ujung pernyataannya, Maximus tidak berbicara tentang jabatan atau kekuasaan. Ia berbicara tentang masa depan.
╔════════════════════════════════════════╗
“Ini bukan tentang kita hari ini,
tetapi tentang anak cucu Papua dan masa depan Indonesia.”
╚════════════════════════════════════════╝
Dan dari tanah yang setia menjaga sejarahnya, kopi kini tumbuh—bukan sekadar tanaman, tetapi sebagai janji bahwa kesejahteraan bisa lahir dari akar sendiri.
