SUMATERA UTARA |BUSERKOTA.Com, — Di tengah proses hukum yang masih berjalan atas kasus penembakan yang menewaskan Doni Pacek, Wakil Komandan Koti MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, ruang media sosial justru menghadirkan cerita lain. Nama HS, sosok yang dikenal memiliki pengaruh sosial di Kecamatan Tanjung Morawa, ikut menjadi bahan perbincangan dan sasaran berbagai narasi bernada negatif.
Di layar telepon genggam, sebuah nama dapat berubah menjadi pusat kecurigaan hanya dalam hitungan detik. Sebuah unggahan memantik komentar. Komentar melahirkan dugaan. Dugaan kemudian beredar dari satu akun ke akun lainnya, hingga batas antara fakta, prasangka, dan opini menjadi semakin kabur.
Di tengah riuhnya percakapan digital itu, satu pertanyaan layak diajukan: mengapa nama HS ikut terseret dalam pusaran opini negatif, dan apa dasar informasi yang mengaitkannya dengan perkara tersebut?
Pertanyaan itu bukan untuk membenarkan atau menyalahkan siapa pun. Justru di tengah perkara yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang, publik membutuhkan informasi yang jernih, proses hukum yang profesional, serta keberanian untuk membedakan fakta dari cerita yang belum teruji.
Sebab, ketika sebuah perkara pidana menjadi perhatian masyarakat, yang dibutuhkan bukanlah pengadilan di media sosial, melainkan penegakan hukum yang bekerja berdasarkan bukti.
Ketika sebuah nama menjadi sasaran opini
Kasus penembakan yang merenggut nyawa Doni Pacek menyisakan pertanyaan yang menuntut jawaban melalui proses penyidikan. Polda Sumatera Utara telah menetapkan dua tersangka dan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Proses tersebut semestinya menjadi titik pijak bagi publik untuk mengikuti perkembangan perkara secara cermat. Namun, bersamaan dengan berjalannya penyidikan, muncul pula narasi yang menghubungkan nama HS dengan berbagai persepsi negatif.
Sejumlah akun yang identitas pemiliknya belum diketahui secara jelas turut menjadi perhatian karena menyebarkan opini tentang dirinya.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih luas daripada sekadar siapa yang berbicara dan siapa yang dibicarakan. Pertanyaan mendasarnya adalah: dari mana informasi itu berasal, apa dasar tuduhannya, dan apakah informasi tersebut telah diverifikasi?
Dalam perkara yang sensitif, satu kalimat yang tidak teruji dapat menimbulkan konsekuensi panjang. Nama seseorang bisa terlanjur dicurigai, hubungan sosial dapat terganggu, dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun berpotensi tercoreng oleh informasi yang belum tentu benar.
Media sosial memang memungkinkan setiap orang berbicara. Akan tetapi, kecepatan menyebarkan informasi tidak pernah menjadi ukuran kebenaran.
Di balik layar, siapa yang bertanggung jawab?
Akun anonim bukanlah fenomena baru dalam kehidupan digital. Ada orang yang memilih tidak menampilkan identitas karena alasan keamanan, privasi, atau kepentingan lain yang sah. Karena itu, anonimitas semata tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang melakukan pelanggaran.
Namun, persoalannya berbeda ketika identitas yang tidak jelas digunakan untuk menyebarkan tuduhan serius tanpa dasar yang dapat diperiksa.
Publik berhak bertanya: apakah informasi itu bersumber dari fakta yang dapat diverifikasi, atau hanya rangkaian dugaan yang terus diulang sampai seolah-olah menjadi kebenaran?
Pertanyaan semacam ini penting agar masyarakat tidak mudah terseret arus opini yang dibangun tanpa kejelasan sumber.
“Jika memang ada fakta, ungkapkan melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada bukti, serahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, jika informasi masih berupa dugaan, jangan mengemasnya seolah-olah telah menjadi fakta.”
Prinsip tersebut seharusnya menjadi pegangan siapa pun yang terlibat dalam percakapan publik, baik pengguna akun dengan identitas terbuka maupun mereka yang memilih menggunakan nama samaran.
Keberanian menyampaikan pendapat tidak diukur dari kerasnya kata-kata atau banyaknya orang yang ikut menyebarkan unggahan. Ukurannya adalah kesediaan untuk memeriksa kebenaran informasi, menghormati hak orang lain, dan mempertanggungjawabkan pernyataan sesuai hukum yang berlaku.
HS dan hak untuk tidak dihakimi lebih dahulu
Di Tanjung Morawa, HS dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sosok yang memiliki pengaruh sosial. Kedudukan semacam itu dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi dan merawat hubungan antarelemen masyarakat.
Namun, pengaruh sosial bukanlah jaminan bahwa seseorang kebal dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, seseorang yang dikenal luas juga tidak semestinya diposisikan sebagai pihak yang bersalah hanya karena namanya berulang kali disebut dalam percakapan digital.
Apabila terdapat bukti yang relevan mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya sesuai prosedur.
Sebaliknya, apabila informasi yang beredar belum memiliki dasar yang jelas, masyarakat perlu menahan diri agar dugaan tidak berubah menjadi vonis sosial.
Dalam perkara ini, informasi yang mengaitkan HS dengan penembakan perlu diuji berdasarkan sumber, bukti, dan keterangan resmi yang dapat diverifikasi. Tidak tepat menyimpulkan keterlibatan seseorang hanya dari narasi yang beredar di media sosial.
Asas praduga tak bersalah bukan sekadar bahasa hukum di ruang persidangan. Ia juga merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat: seseorang tidak patut diperlakukan sebagai pelaku sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Di balik nama yang menjadi bahan perbincangan, tetap ada manusia yang memiliki hak atas kehormatan, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
Media sosial bukan ruang pengadilan
Ada bahaya ketika media sosial berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim, tanpa pemeriksaan bukti yang memadai, dan tanpa kesempatan yang seimbang bagi pihak-pihak terkait untuk menjelaskan duduk persoalan.
Dalam ruang semacam itu, popularitas sebuah tuduhan dapat mengalahkan kualitas bukti. Informasi yang paling keras belum tentu paling benar, sementara klarifikasi yang datang belakangan sering kali harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan perhatian yang sama.
Karena itu, masyarakat perlu membangun kebiasaan baru: berhenti sejenak sebelum membagikan informasi, memeriksa sumbernya, membandingkan dengan keterangan resmi, dan tidak mengubah dugaan menjadi kesimpulan.
Bagi media massa, tanggung jawabnya bahkan lebih besar. Setiap informasi mengenai perkara pidana harus disajikan secara berimbang, akurat, dan tidak menggiring pembaca pada kesimpulan yang belum didukung fakta.
Kritik tetap diperlukan. Pengawasan masyarakat terhadap proses hukum juga merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Namun, kritik yang sehat harus diarahkan pada fakta, kebijakan, tindakan, atau proses yang dapat diperiksa—bukan pada pembentukan stigma terhadap seseorang tanpa dasar yang memadai.
Hukum Digital memiliki batas dan tanggung jawab
Persoalan ini juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas di ruang digital tidak berada di luar jangkauan hukum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik. Sementara itu, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah juga perlu dibaca dengan memperhatikan KUHP yang berlaku, unsur tindak pidana, serta aturan peralihan yang relevan.
Penerapan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keberadaan akun anonim atau karena seseorang merasa tersinggung. Harus ada pemeriksaan terhadap perbuatan, konteks, unsur hukum, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, tidak setiap kritik merupakan pencemaran nama baik, dan tidak setiap akun anonim otomatis melakukan pelanggaran hukum. Yang perlu dinilai adalah isi, tujuan, konteks, serta terpenuhi atau tidaknya unsur hukum dalam perbuatan yang dipersoalkan.
Apabila ada dugaan penyebaran informasi yang melanggar hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh mekanisme pengaduan yang tersedia. Selanjutnya, aparat berwenang melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan bukti.
Identitas yang disembunyikan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus melalui prosedur yang sah, bukan melalui tekanan opini publik.
Jangan biarkan musibah menjadi senjata
Kematian Doni Pacek merupakan perkara serius yang membutuhkan pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban hukum. Perhatian masyarakat terhadap kasus ini merupakan hal yang wajar. Publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan melalui informasi yang sah dan dapat dipercaya.
Namun, perhatian terhadap sebuah perkara tidak semestinya menjadi alasan untuk menyeret nama lain ke dalam pusaran tuduhan tanpa dasar yang jelas.
Jika terdapat informasi baru, sampaikan sumbernya. Jika ada bukti, berikan kepada pihak yang berwenang. Jika ada dugaan, tempatkan sebagai dugaan sampai memperoleh kejelasan melalui proses yang semestinya.
Bagi siapa pun yang menyebarkan informasi, baik dengan identitas terbuka maupun anonim, tanggung jawab terhadap kebenaran tetap menjadi hal mendasar.
Tanjung Morawa membutuhkan suasana sosial yang sehat, ruang dialog yang terbuka, dan penegakan hukum yang dipercaya masyarakat. Pertarungan opini yang tidak bertumpu pada fakta justru berisiko memperlebar kecurigaan dan merusak hubungan antarsesama.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang HS atau akun-akun yang identitasnya belum diketahui. Ini tentang bagaimana masyarakat memperlakukan kebenaran ketika emosi, prasangka, dan kepentingan saling berhadapan.
Sebab, sebuah nama dapat diseret ke dalam percakapan hanya dengan satu unggahan. Namun, memulihkan kepercayaan dan kehormatan yang telanjur tercoreng bisa membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Jika memiliki fakta, sampaikan. Jika memiliki bukti, buktikan melalui jalur yang sah. Jika informasi belum terverifikasi, jangan terburu-buru menyebarkannya.
Di ruang digital, kebebasan berbicara adalah hak. Tetapi menjaga agar perkataan tidak berubah menjadi alat untuk menghakimi orang lain merupakan tanggung jawab bersama.
