Menyoal batas kewenangan penyidik, hak pembelaan terdakwa, autentikasi alat bukti, dan independensi hakim dalam hukum acara pidana Indonesia
Oleh: Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pengamat Hukum Pidana Indonesia
Persoalan ijazah dan ujian terhadap kewibawaan hukum acara pidana
Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menghadirkan persoalan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum acara pidana Indonesia.
Pada Kamis, 5 November 2026, Joko Widodo hadir sebagai saksi dalam persidangan. Di hadapan majelis hakim, ia memperlihatkan dokumen ijazah pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam persidangan tersebut, pihak terdakwa tetap menyampaikan keraguan terhadap keaslian dokumen yang diperlihatkan. Bahkan, terdakwa Roy Suryo melalui keterangannya meminta agar barang bukti ijazah kembali menjalani pengujian secara independen melalui Laboratorium Forensik Polri.
Permintaan tersebut menjadi persoalan hukum yang tidak boleh dipandang hanya sebagai perdebatan mengenai asli atau palsunya sebuah ijazah. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni menyangkut batas kewenangan penyidik, hak terdakwa dalam mengajukan pembelaan, kedudukan alat bukti, serta otoritas hakim dalam menentukan autentikasi dan kekuatan pembuktian.
Saya berpandangan bahwa perkara ini harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana secara utuh. Jangan sampai hak pembelaan terdakwa disalahartikan sebagai kewenangan untuk mengambil alih fungsi penyidikan atau bahkan menentukan sendiri bagaimana alat bukti harus diperiksa.
Namun, pada saat yang sama, jangan pula kewenangan hakim digunakan untuk menutup kesempatan terdakwa menguji bukti yang diajukan penuntut umum.
Di sinilah hukum harus bekerja secara objektif, bukan berdasarkan siapa yang sedang dipersoalkan, siapa yang sedang membela diri, atau siapa yang memiliki pengaruh di ruang publik.
1. Penyidik bukan hakim, dan hakim bukan penyidik
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat pembagian kewenangan yang dikenal sebagai prinsip diferensiasi fungsional.
Prinsip ini menempatkan setiap institusi penegak hukum pada fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Polri menjalankan fungsi penyidikan, kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, sedangkan pengadilan melalui hakim menjalankan fungsi pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara.
Prinsip tersebut secara tegas tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang ketentuan KUHAP baru berlaku terhadap perkara yang bersangkutan.
Dalam konteks penyidikan, Polri memiliki kewenangan mencari, mengumpulkan, dan mengamankan alat bukti, termasuk melakukan pemeriksaan teknis atau forensik terhadap dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Apabila hasil pemeriksaan penyidik menyatakan suatu dokumen autentik, hasil tersebut dapat menjadi bagian dari bahan pembuktian yang kemudian diajukan kepada penuntut umum dan pengadilan.
Namun, harus dipahami bahwa hasil pemeriksaan penyidik bukan putusan pengadilan.
Penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan secara final bahwa suatu alat bukti harus diterima atau ditolak oleh hakim. Demikian pula, hasil pemeriksaan laboratorium forensik tidak otomatis mengikat majelis hakim tanpa penilaian terhadap metode, prosedur, integritas barang bukti, dan keseluruhan alat bukti lainnya.
Sebaliknya, ketika perkara telah memasuki persidangan, hakimlah yang memegang kewenangan yudisial untuk menilai autentikasi dan kekuatan pembuktian alat bukti.
Artinya, penyidik tidak boleh mengambil alih kewenangan hakim, sebagaimana hakim tidak boleh mengambil alih fungsi teknis laboratorium forensik.
Pembagian kewenangan ini bukan persoalan administratif semata. Ini merupakan bagian dari jaminan agar proses peradilan berlangsung profesional, independen, dan tidak saling mencampuri fungsi kelembagaan.
2. Hakim memiliki kewenangan menilai autentikasi alat bukti
Dalam KUHAP baru, Pasal 235 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) memberikan landasan hukum yang sangat penting.
Pasal 235 ayat (3) menentukan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.
Pasal 235 ayat (4) menegaskan:
Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.
Sementara itu, Pasal 235 ayat (5) menentukan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum oleh hakim tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Ketentuan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa kewenangan yudisial untuk menilai autentikasi alat bukti berada pada hakim.
Dengan demikian, ketika dokumen ijazah telah diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam persidangan, penilaian hukumnya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan terdakwa, pendapat kuasa hukum, ataupun kesimpulan penyidik.
Semua pihak boleh menyampaikan argumentasi. Semua pihak boleh mengajukan keberatan. Semua pihak boleh menghadirkan bukti pembanding.
Tetapi keputusan mengenai autentikasi dan kekuatan pembuktian tetap menjadi kewenangan majelis hakim.
Perlu dibedakan pula antara autentikasi dan kekuatan pembuktian. Sebuah dokumen dapat dinilai autentik, tetapi relevansi dan bobot pembuktiannya terhadap unsur tindak pidana tetap harus diperiksa secara tersendiri.
Jadi, hakim tidak cukup hanya mengetahui bahwa dokumen itu asli. Hakim juga harus menilai apa hubungan dokumen tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
3. Hak terdakwa untuk membantah tidak sama dengan kewenangan memerintahkan polri
Dalam negara hukum, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan membantah seluruh bukti yang digunakan untuk membuktikan dakwaan.
Hak tersebut merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang adil.
Karena itu, tidak tepat apabila terdakwa dilarang mempertanyakan keaslian ijazah hanya karena dokumen tersebut telah diperiksa oleh penyidik sebelumnya.
Terdakwa berhak mempertanyakan metode pemeriksaan, keabsahan dokumen pembanding, kompetensi pemeriksa, prosedur laboratorium, hingga rantai penguasaan barang bukti atau chain of custody.
Namun, hak untuk mengajukan keberatan harus dibedakan dari kewenangan untuk memerintahkan institusi negara.
Terdakwa tidak mempunyai kewenangan eksekutif untuk memberikan perintah kepada Polri agar melakukan pemeriksaan ulang terhadap barang bukti yang sedang diperiksa pengadilan.
Permintaan tersebut harus diajukan kepada majelis hakim melalui mekanisme persidangan.
Selanjutnya, hakim mempertimbangkan apakah keberatan tersebut memiliki dasar yang cukup, relevan dengan perkara, dan benar-benar diperlukan untuk menjernihkan persoalan pembuktian.
Dengan demikian, terdakwa mempunyai hak untuk meminta, tetapi bukan kewenangan untuk memutuskan sendiri bahwa pemeriksaan ulang wajib dilakukan di luar mekanisme persidangan.
Di sinilah letak perbedaan antara hak pembelaan dan kewenangan kelembagaan.
4. Apakah pemeriksaan ulang dilarang setelah perkara memasuki persidangan?
Di bagian ini, saya perlu memberikan penegasan hukum yang penting: pemeriksaan ulang tidak dilarang secara mutlak setelah perkara memasuki persidangan.
Bahkan, hukum acara pidana Indonesia menyediakan mekanisme pemeriksaan ulang apabila terdapat keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
Dalam KUHAP lama, ketentuan tersebut diatur melalui Pasal 180 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Pasal 180 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdapat keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap hasil keterangan ahli, hakim memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang.
Ayat (3) memberikan kewenangan kepada hakim, karena jabatannya, untuk memerintahkan penelitian ulang.
Ayat (4) mengatur bahwa penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel berbeda dan instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Dalam KUHAP baru, substansi mekanisme tersebut dipertahankan melalui Pasal 230 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025.
Pasal 230 ayat (2) mengatur bahwa apabila timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau advokatnya terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.
Pasal 230 ayat (3) menentukan bahwa penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
Ketentuan tersebut mengandung dua pesan hukum.
Pertama, terdakwa memang memiliki hak mengajukan keberatan terhadap hasil keterangan ahli.
Kedua, kewenangan memerintahkan penelitian ulang berada pada hakim, bukan pada terdakwa.
Artinya, permintaan pemeriksaan ulang tidak boleh diperlakukan sebagai perintah sepihak kepada Polri.
Namun, hakim juga tidak boleh mengabaikan keberatan yang secara objektif beralasan dan relevan dengan perkara.
Ada hal yang tidak boleh dilupakan: Pasal 230 secara khusus berbicara mengenai keberatan terhadap hasil keterangan ahli. Karena itu, permintaan menguji kembali benda fisik berupa ijazah harus dirumuskan secara tepat. Harus jelas apakah yang dipersoalkan adalah autentikasi dokumennya, metode pemeriksaan forensiknya, atau kesimpulan ahli yang telah disampaikan di persidangan.
Ketiganya berhubungan, tetapi bukan persoalan hukum yang identik.
5. Pemeriksaan ulang bukan hak tanpa batas dan bukan sarana mengulang penyidikan sesuka hati
Menurut saya, di sinilah harus diletakkan batas yang tegas.
Pemeriksaan ulang tidak boleh menjadi instrumen untuk mengulang proses pembuktian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika setiap kali seorang terdakwa tidak menerima hasil pemeriksaan laboratorium kemudian meminta pemeriksaan baru, tanpa mengemukakan dasar ilmiah atau keberatan yang relevan, proses peradilan dapat kehilangan kepastian dan efektivitasnya.
Hukum acara pidana tidak dirancang untuk menyediakan pemeriksaan tanpa batas sampai salah satu pihak memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginannya.
Pemeriksaan ulang harus mempunyai alasan objektif.
Misalnya:
- Ditemukan dugaan kesalahan prosedur pemeriksaan sebelumnya.
- Terdapat persoalan mengenai keaslian atau validitas dokumen pembanding.
- Terdapat ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan forensik dan fakta yang terungkap di persidangan.
- Terdapat persoalan mengenai integritas atau rantai penguasaan barang bukti.
- Ada metode ilmiah baru atau temuan teknis yang secara substansial dapat memengaruhi kesimpulan pemeriksaan sebelumnya.
Sebaliknya, apabila keberatan hanya berupa pernyataan bahwa terdakwa tidak percaya terhadap hasil pemeriksaan, tanpa menunjukkan kelemahan metodologis, ketidaksesuaian teknis, atau bukti tandingan yang relevan, hakim memiliki dasar untuk menilai bahwa permintaan tersebut belum memenuhi ukuran keberatan yang beralasan.
Jadi, yang diuji bukan keras atau seringnya seseorang menyangkal, melainkan kualitas argumentasi dan dasar pembuktiannya.
6. Kedudukan hasil pemeriksaan labfor dan pengakuan universitas penerbit
Dalam perkara yang berkaitan dengan keaslian ijazah, ada dua sumber pembuktian yang patut diperhatikan.
Pertama, hasil pemeriksaan forensik.
Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri merupakan pemeriksaan teknis yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik dokumen berdasarkan metode ilmiah dan keahlian tertentu.
Kedua, keterangan institusi penerbit dokumen.
Dalam konteks ijazah sarjana Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada memiliki relevansi langsung karena merupakan institusi pendidikan yang disebut menerbitkan ijazah tersebut.
Apabila pihak universitas memberikan keterangan bahwa dokumen tersebut benar diterbitkan oleh institusi yang bersangkutan, keterangan itu merupakan bagian penting dalam membangun pembuktian mengenai asal-usul dan legitimasi dokumen.
Pernyataan universitas dan hasil pemeriksaan forensik harus ditempatkan sebagai sumber pembuktian yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Namun, saya juga perlu menegaskan bahwa pengakuan institusi penerbit tidak serta-merta menutup ruang pengujian teknis terhadap dokumen fisik. Demikian pula, hasil laboratorium tidak boleh dipandang sebagai kebenaran yang kebal terhadap pengujian.
Dalam proses peradilan, setiap hasil pemeriksaan tetap terbuka untuk diuji berdasarkan hukum dan ilmu pengetahuan.
Polri sendiri pada 22 Mei 2025 pernah menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik yang menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo asli dan sah. Pernyataan tersebut merupakan fakta mengenai posisi resmi Polri pada waktu itu, bukan pengganti penilaian majelis hakim dalam perkara pidana yang sedang berjalan.
Dengan demikian, majelis hakim perlu menilai dokumen asli, hasil pemeriksaan forensik, keterangan institusi penerbit, dan keterangan ahli secara bersama-sama.
Tidak boleh ada satu sumber pembuktian yang diberi kedudukan mutlak tanpa pengujian.
7. Jangan membalik beban pembuktian dan jangan menjadikan penyangkalan sebagai bukti
Dalam perkara pidana, penuntut umum memikul kewajiban membuktikan dakwaan yang diajukannya.
Terdakwa tidak boleh dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah hanya karena ia menyangkal suatu tuduhan.
Sebaliknya, apabila seseorang mengajukan tuduhan mengenai ketidakautentikan suatu dokumen, tuduhan tersebut harus mempunyai dasar faktual dan ilmiah yang dapat diuji.
Pernyataan bahwa suatu dokumen palsu bukanlah bukti bahwa dokumen itu memang palsu.
Demikian pula, pernyataan bahwa dokumen itu asli tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pihak lain.
Dalam perkara ini, harus dibedakan dua persoalan:
Pertama, persoalan autentikasi ijazah sebagai dokumen.
Kedua, persoalan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.
Kedua persoalan itu saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Pasal 244 UU Nomor 20 Tahun 2025, apabila berlaku terhadap perkara tersebut, menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
Prinsip ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak boleh memutus berdasarkan tekanan opini publik, popularitas seseorang, ataupun perdebatan di media sosial.
8. Terdapat persoalan penting: hukum acara mana yang berlaku terhadap perkara ini?
Untuk menjaga ketepatan analisis, ada satu aspek hukum yang tidak boleh dilewati.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Namun, penerapannya terhadap perkara yang sedang berjalan diatur dalam Pasal 361 tentang ketentuan peralihan.
Pasal 361 huruf a mengatur perkara yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan pada saat undang-undang baru berlaku.
Pasal 361 huruf c mengatur perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai pemeriksaannya, yang tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan KUHAP lama.
Sementara Pasal 361 huruf d mengatur perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetapi pemeriksaan terdakwanya belum dimulai, yang diperiksa berdasarkan KUHAP baru.
Karena itu, untuk menentukan apakah Pasal 180 KUHAP lama atau Pasal 230 KUHAP baru yang berlaku dalam perkara ijazah ini, harus diperiksa tanggal pelimpahan perkara ke pengadilan dan tanggal dimulainya pemeriksaan terdakwa, beserta tahapan proses penyidikan dan penuntutannya.
Ini bukan persoalan formalitas. Ini menentukan dasar hukum yang tepat untuk menilai permintaan pemeriksaan ulang.
Menariknya, baik Pasal 180 KUHAP lama maupun Pasal 230 KUHAP baru sama-sama mengenal mekanisme penelitian ulang atas keberatan yang beralasan terhadap keterangan ahli.
Dengan demikian, prinsip dasarnya tetap sama: pemeriksaan ulang dimungkinkan, tetapi berada dalam kendali dan perintah hakim berdasarkan mekanisme hukum acara pidana.
9. Jangan biarkan laboratorium forensik berubah menjadi ruang peradilan kedua
Ada satu hal yang patut menjadi perhatian.
Pengadilan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui pemeriksaan alat bukti, argumentasi para pihak, dan putusan hakim.
Laboratorium forensik memiliki fungsi memberikan hasil pemeriksaan ilmiah. Ia bukan lembaga yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah.
Karena itu, apabila setiap keberatan di persidangan langsung diterjemahkan menjadi tuntutan agar Polri kembali memeriksa dokumen tanpa terlebih dahulu melalui penilaian hakim, akan timbul persoalan mengenai batas kewenangan antarlembaga.
Polri dapat diminta melakukan penelitian ulang apabila hakim memerintahkannya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Akan tetapi, hasil pemeriksaan ulang tersebut tetap merupakan bahan pembuktian yang harus diuji di pengadilan.
Hasil laboratorium kedua tidak otomatis menghapus hasil laboratorium pertama. Demikian pula hasil pemeriksaan pertama tidak otomatis menutup kemungkinan ditemukannya kesalahan teknis.
Pada akhirnya, seluruh hasil tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim.
Jangan sampai proses peradilan justru berubah menjadi perlombaan mencari laboratorium yang memberikan kesimpulan sesuai keinginan masing-masing pihak.
10. Independensi hakim harus menjadi panglima dalam pembuktian
Dalam negara hukum, independensi hakim bukan sekadar prinsip yang tertulis dalam konstitusi dan undang-undang. Independensi itu harus terlihat dalam cara hakim mengendalikan proses persidangan.
Hakim tidak boleh tunduk kepada tekanan terdakwa.
Hakim tidak boleh tunduk kepada tekanan penuntut umum.
Hakim juga tidak boleh tunduk kepada tekanan opini publik, termasuk opini yang dibangun melalui media sosial.
Apabila permintaan pemeriksaan ulang diajukan, hakim harus menilai alasan dan relevansinya. Jika beralasan, penelitian ulang harus diperintahkan sesuai mekanisme hukum. Jika tidak beralasan, permintaan tersebut dapat ditolak dengan pertimbangan yang jelas.
Kedua keputusan itu merupakan kewenangan hakim.
Namun, keputusan hakim harus memiliki dasar hukum, bukan sekadar pertimbangan bahwa perkara sudah terlalu lama diperiksa atau dokumen sudah pernah diuji.
Keadilan tidak boleh dibangun dengan menutup kesempatan pembelaan. Sebaliknya, hak pembelaan juga tidak boleh digunakan untuk menghambat jalannya peradilan tanpa alasan yang sah.
Inilah keseimbangan yang harus dijaga.
Yang berwenang memutus autentikasi adalah hakim, bukan pihak yang paling keras menyangkal
Dari seluruh uraian tersebut, saya berpendapat bahwa persoalan utama dalam pemeriksaan ijazah Joko Widodo di PN Jakarta Timur harus dikembalikan kepada prinsip hukum acara pidana.
Terdakwa berhak menyangkal. Terdakwa berhak menguji. Terdakwa berhak mengajukan ahli pembanding. Bahkan, dalam keadaan tertentu, terdakwa berhak meminta pemeriksaan ulang melalui mekanisme yang diatur undang-undang.
Namun, terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri bahwa suatu barang bukti harus diperiksa kembali oleh Polri.
Kewenangan memerintahkan penelitian ulang berada pada hakim, sepanjang terpenuhi persyaratan hukum yang berlaku terhadap perkara tersebut.
Sebaliknya, hakim juga tidak boleh menganggap hasil pemeriksaan penyidik sebagai kebenaran yang tidak dapat dipersoalkan.
Majelis hakim harus menguji autentikasi dokumen, metode pemeriksaan, keterangan ahli, asal-usul dokumen, serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan.
Dengan demikian, persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi pertarungan antara siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya terhadap ijazah.
Yang harus diuji adalah bukti, bukan popularitas. Yang harus dinilai adalah argumentasi, bukan kerasnya penyangkalan. Yang harus menjadi pegangan adalah undang-undang, bukan tekanan opini.
Saya ingin menegaskan satu prinsip:
Terdakwa memiliki hak untuk membantah alat bukti, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi hakim. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan forensik, tetapi tidak berwenang menggantikan hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian. Pada akhirnya, autentikasi dan nilai pembuktian alat bukti harus diputuskan melalui kewenangan yudisial berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan keyakinan hakim.
Sebab, apabila kewenangan menguji dan menentukan alat bukti dibiarkan berpindah kepada pihak yang sedang berperkara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keaslian sebuah ijazah, melainkan kepastian hukum dan wibawa peradilan pidana Indonesia.
Hukum tidak boleh kalah oleh keraguan yang tidak diuji. Tetapi hukum juga tidak boleh menolak keraguan yang memiliki dasar pembuktian.
Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pengamat Hukum Pidana Indonesia
