KUPANG | BUSERKOTA.COM – Di tengah proses penyelidikan dugaan pencemaran nama baik yang menyeret wartawati NTTHits.com, Jude D’Lorenzo Taolin, sebuah surat dari Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) kini menjadi perhatian baru dalam perjalanan perkara tersebut. Kompolnas meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur segera menindaklanjuti keberatan Jude sekaligus memberikan perhatian terhadap permohonan penghentian penyelidikan yang sedang ditangani Polres Timor Tengah Utara (TTU).
Permintaan tersebut bukan sekadar urusan administrasi pengawasan kepolisian. Di balik surat itu, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana hukum pidana ditempatkan ketika sebuah perkara berawal dari produk jurnalistik dan menyangkut pelaksanaan tugas wartawan.
Permintaan Kompolnas tertuang dalam surat bernomor B-200/DT.01.03/10/2026, yang ditujukan kepada Polda NTT dengan nomor administrasi sebagaimana tercantum dalam dokumen, yakni 2001/DT.01.00/10/2026. Surat tersebut ditandatangani Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si., atas nama Ketua Kompolnas, pada Senin (26/10/2026).
Dalam surat tersebut, Kompolnas meminta Kapolda NTT segera menindaklanjuti keberatan dan permohonan Jude Taolin agar Polres TTU, khususnya para penyelidik yang menangani perkara itu, memperhatikan permintaan penghentian proses penyelidikan.
Kompolnas juga meminta agar permohonan penghentian penyelidikan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pangkal perkara: produk jurnalistik
Perkara ini bermula dari laporan Bupati TTU, Falentinus Kebo, terhadap Jude Taolin atas dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan pemberitaan atau produk jurnalistik.
Sejak penanganannya berlangsung di Polres TTU, perkara tersebut mendapat perhatian kalangan pers di Nusa Tenggara Timur. Persoalannya bukan hanya menyangkut dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, melainkan juga menyentuh batas antara penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan kerangka hukum tersendiri dalam penyelesaian persoalan pemberitaan. Karena itu, ketika keberatan terhadap suatu produk jurnalistik muncul, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks inilah, penyelidikan terhadap Jude Taolin menjadi perhatian publik. Sebab, penanganan perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan fungsi pers.
KAPEKA membawa keberatan ke Kompolnas
Sebelum surat Kompolnas diterbitkan, pengaduan masyarakat telah disampaikan oleh tim kuasa hukum Jude Taolin yang tergabung dalam Koalisi Advokat Peduli Kemerdekaan Pers (KAPEKA).
Tim tersebut terdiri atas Advokat Viktor E. Manbait, S.H., Advokat Yoseph Maisir, S.H., Advokat Paulo Crisanto, S.H., Advokat Silverius Rivandi Baria, S.H., M.AD., dan Advokat Yohanes D.D. Mabilani, S.H.
Melalui pengaduan tersebut, KAPEKA meminta Kompolnas melakukan pengawasan terhadap proses penyelidikan yang sedang berlangsung di Polres TTU.
Salah satu pokok keberatan yang diajukan adalah permintaan agar Polres TTU tidak melanjutkan proses penyelidikan, atau segera menghentikan proses tersebut, sebelum persoalan pemberitaan maupun dugaan pelanggaran delik pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
Bagi pihak Jude, persoalan tersebut perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam kerangka hukum pers, mengingat objek yang dipersoalkan berkaitan dengan produk jurnalistik.
Ujian profesionalitas penanganan perkara
Surat Kompolnas ini sekaligus menempatkan Polda NTT pada tanggung jawab pengawasan untuk memastikan keberatan masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut secara profesional.
Namun, perlu dipahami bahwa permintaan Kompolnas kepada Kapolda NTT bukan dengan sendirinya merupakan keputusan penghentian penyelidikan. Kewenangan dan prosedur penghentian perkara tetap harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh institusi yang berwenang.
Di sisi lain, penyelidikan terhadap produk jurnalistik harus mempertimbangkan secara cermat UU Pers, mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta prinsip perlindungan kemerdekaan pers.
Publik kini menantikan bagaimana Kapolda NTT menindaklanjuti surat tersebut dan bagaimana Polres TTU menyikapi keberatan yang telah disampaikan pihak Jude Taolin.
Kompolnas RI menyatakan tetap berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga selesai.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang seorang wartawati yang menghadapi penyelidikan kepolisian. Lebih jauh, perkara tersebut menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum: apakah setiap persoalan yang lahir dari pemberitaan akan terlebih dahulu ditempatkan dalam koridor hukum pers, atau justru langsung ditarik ke dalam proses pidana tanpa memperhatikan mekanisme yang telah disediakan undang-undang.
Sebab, kemerdekaan pers bukanlah kekebalan hukum bagi wartawan. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik.
