JAKARTA | BUSERKOTA.Com – Yogyakarta, kota yang selama ini dikenal sebagai ruang tumbuhnya gagasan, kebudayaan, dan gerakan intelektual, kembali melewati malam yang panjang. Di antara gedung pemerintahan, jalan-jalan utama, hingga kawasan kampus, suara demonstrasi berubah menjadi dentuman petasan, lemparan batu, kepulan gas air mata, dan penangkapan massal.
Apa yang bermula sebagai aksi damai mahasiswa dan masyarakat sipil pada Selasa sore (10/11/2026), berakhir dengan kericuhan yang menjalar hingga Rabu dini hari. Dari kawasan Malioboro, Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tugu Golong-Gilig, Jalan AM Sangaji, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), situasi keamanan berubah dalam hitungan jam.
Polda DIY mencatat 154 orang ditangkap. Namun, jumlah tersebut belum termasuk orang-orang yang diamankan di kawasan Bundaran UGM dan masih dalam pendataan kepolisian.
Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menerima 64 pengaduan peserta aksi. Sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang hilang kabar, dua orang menjalani perawatan di rumah sakit, dan hanya dua orang yang telah dipastikan pulang.
Dua institusi, dua catatan angka, dan satu malam yang menyisakan pertanyaan tentang batas antara penegakan hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan hak warga negara.
Dari dialog gubernur menuju malam yang berubah
Siang menjelang sore, suasana di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, belum memperlihatkan tanda-tanda akan terjadi kerusuhan besar.
Sekitar pukul 14.40 WIB, kurang lebih 1.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY. Mereka terdiri atas mahasiswa dan masyarakat sipil dari berbagai kampus serta organisasi.
Kehadiran massa membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, kesejahteraan pekerja, penegakan hukum, dan perlindungan kebebasan sipil.
Sekitar pukul 16.05 WIB, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X keluar menemui demonstran. Sultan bahkan duduk bersila bersama perwakilan massa, menciptakan suasana dialog yang relatif terbuka.
Lima tuntutan disampaikan. Pertama, pencabutan Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga. Kedua, pencabutan larangan aksi demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi.
Tiga tuntutan lainnya menyangkut penetapan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak, penuntasan kasus Stadion Mandala Krida, serta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat, pengemudi ojek daring, dan mahasiswa.
Menanggapi tuntutan pencabutan Pergub Jaga Warga, Sultan menyatakan pemerintah daerah terbuka untuk melakukan peninjauan.
“Kalau memang itu memang mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau.”
— Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY.
Sultan menjelaskan, aturan tersebut sebelumnya diterbitkan untuk menghadapi persoalan narkoba dan kenakalan di tengah masyarakat.
Namun, bagi perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, jawaban itu dinilai masih normatif dan belum memberikan kepastian mengenai pencabutan aturan yang dipersoalkan.
Setelah dialog, massa bergerak menuju Titik Nol Kilometer. Demonstrasi kemudian dibubarkan secara bertahap sekitar pukul 19.00 WIB.
Pada titik ini, rangkaian aksi damai tampak telah berakhir. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Yogyakarta justru memasuki babak yang berbeda.
Pukul 20.07: pagar dewan menjadi sasaran
Sekitar pukul 20.07 WIB, lebih dari 100 orang yang oleh kepolisian disebut sebagai massa tak dikenal muncul dari arah utara dan bergerak menyerang Gedung DPRD DIY.
Petasan, bom molotov, dan batu dilemparkan ke dalam gedung. Pagar berusaha dirobohkan, kaca ATM Center dipecahkan, sementara sejumlah benda dibakar di tengah jalan.
Situasi berubah menjadi bentrokan terbuka.
Aparat kepolisian kemudian mengerahkan empat satuan setingkat kompi Penanggulangan Huru-Hara Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh Brimob. Kendaraan taktis dan mobil water cannon turut diterjunkan untuk mengendalikan situasi.
Sekitar pukul 21.00 WIB, massa terdorong hingga kawasan Tugu Golong-Gilig. Namun, ketegangan belum benar-benar berakhir.
Kericuhan kembali pecah di Jalan AM Sangaji. Pergerakan massa kemudian meluas menuju Bundaran UGM, sekitar empat kilometer dari Gedung DPRD DIY.
Menjelang tengah malam, kawasan yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan tersebut kembali menjadi arena ketegangan.
Polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan yang mencoba menutup jalan menggunakan water barrier. Sebagian massa bertahan hingga dini hari sebelum akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 04.00 WIB.
Dari Malioboro hingga Bundaran UGM, malam itu memperlihatkan bagaimana sebuah demonstrasi dapat berkembang menjadi persoalan keamanan yang jauh lebih luas.
154 orang ditangkap, LBH mencatat 13 hilang kontak
Di tengah situasi yang belum sepenuhnya reda, jumlah orang yang ditangkap terus bertambah.
Plt. Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyampaikan bahwa hingga Rabu pagi, jumlah orang yang diamankan mencapai 154 orang.
“Total sampai pagi ini ada 154 orang.”
— AKBP Novita Eka Sari, Plt. Kabid Humas Polda DIY.
Angka tersebut mengalami peningkatan secara bertahap sepanjang malam. Polda DIY sebelumnya melaporkan 94 orang, kemudian bertambah menjadi 106 orang hingga pukul 02.46 WIB, sebelum mencapai 154 orang pada pukul 07.58 WIB.
Novita membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan aparat mengejar massa hingga memasuki lingkungan kampus UGM.
Menurutnya, penindakan berlangsung di depan Gedung DPRD, sekitar Malioboro, Tugu, hingga bundaran di depan UGM, tanpa memasuki area kampus.
Seluruh orang yang ditangkap, kata dia, sedang menjalani pemeriksaan untuk menentukan peran masing-masing.
Namun, catatan LBH Yogyakarta memperlihatkan persoalan lain yang membutuhkan perhatian.
Hingga Rabu pagi, LBH menerima 64 pengaduan dari peserta aksi. Dari jumlah tersebut, 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaannya atau hilang kontak, dua orang dirawat di rumah sakit, dan dua orang telah pulang.
Direktur LBH Yogyakarta Kharisma Wardhatul Khusniah menilai pengerahan kekuatan oleh polisi dan TNI berlangsung secara berlebihan.
Berdasarkan pengaduan yang diterima, LBH mencatat adanya dugaan penangkapan secara acak dan tidak proporsional terhadap peserta aksi. LBH juga menerima laporan dugaan penyiksaan oleh aparat.
Perbedaan angka dan catatan tersebut menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, setiap orang yang diamankan memiliki hak untuk mendapatkan kepastian mengenai keberadaannya, alasan penangkapan, akses bantuan hukum, dan perlakuan yang manusiawi.
Penangkapan bukanlah vonis. Pemeriksaan harus tetap berjalan berdasarkan bukti dan peran individual, bukan semata-mata karena seseorang berada di sekitar lokasi demonstrasi.
Molotov, kabel ties, dan pemeriksaan polisi
Dalam penanganan kericuhan tersebut, polisi menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi perusakan.
Barang bukti yang diamankan meliputi enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri.
Sementara itu, orang-orang yang ditangkap sempat ditempatkan di lantai dua Gedung DPRD DIY dengan tangan terikat kabel ties.
Sekitar pukul 09.30 WIB, mereka kemudian diangkut menggunakan bus menuju Mapolda DIY untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Di tengah proses tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tiba di Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.30 WIB bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Kedatangan pimpinan kepolisian nasional dan pimpinan lembaga legislatif itu berlangsung ketika situasi di Yogyakarta masih berada dalam ketegangan.
Kapolri menyampaikan bahwa kepolisian akan menilai apakah demonstrasi tersebut benar-benar merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau telah berkembang menjadi tindakan yang melanggar hukum.
“Kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00, ini jam 1 malam.”
— Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan hubungan kericuhan dengan gerakan makar, Kapolri menjawab singkat:
“Wah, belum.”
— Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan mengenai kemungkinan adanya gerakan makar belum dapat dipastikan pada saat itu.
Karena itu, setiap kesimpulan mengenai motif, keterlibatan kelompok tertentu, maupun dugaan tindak pidana tetap membutuhkan penyelidikan dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
UGM bergerak mencari mahasiswa yang ditangkap
Kericuhan yang menjalar hingga Bundaran UGM turut membawa persoalan ke lingkungan akademik.
Pihak Universitas Gadjah Mada menyatakan sedang menelusuri laporan mengenai mahasiswa yang ikut diamankan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Rektor UGM Ova Emilia memastikan kampus akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa yang ditangkap. UGM juga menyatakan akan menanggung biaya perawatan medis bagi mahasiswa yang terdampak.
Langkah tersebut menjadi penting, terutama untuk memastikan mahasiswa yang berada di tengah peristiwa memperoleh perlindungan dan akses terhadap proses hukum yang adil.
Kampus bukan hanya ruang pendidikan, melainkan juga bagian dari kehidupan demokrasi. Mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, tindakan perusakan, penyerangan, maupun kekerasan tetap harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Tiga pekan, tiga kericuhan di Yogyakarta
Peristiwa ini bukan insiden pertama dalam rangkaian ketegangan sosial di Yogyakarta.
Dalam tiga pekan terakhir, setidaknya telah terjadi tiga kericuhan yang berkaitan dengan aksi demonstrasi.
Aksi pada 20 Oktober dan 28 Oktober 2026 sebelumnya juga diwarnai bentrokan, termasuk dugaan tindakan premanisme oleh kelompok yang disebut Jaga Warga.
Dalam aksi pada akhir Oktober tersebut, Aliansi Jogja Memanggil mencatat 34 orang ditangkap. Dua di antaranya bahkan disebut merupakan wisatawan yang bukan peserta demonstrasi.
Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa persoalan kebebasan menyampaikan pendapat, pengamanan demonstrasi, dan relasi antara aparat dengan masyarakat sipil membutuhkan perhatian serius.
Pemerintah daerah, kepolisian, kelompok masyarakat, serta elemen mahasiswa memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga ruang demokrasi agar tidak berubah menjadi ruang kekerasan.
Ketika angka penangkapan menuntut jawaban
Kini, angka 154 orang menjadi salah satu catatan terbesar dalam kericuhan malam itu. Namun, di balik angka tersebut terdapat manusia, keluarga yang menunggu kabar, mahasiswa yang membutuhkan pendampingan, serta warga yang berhak mengetahui bagaimana proses hukum berlangsung.
Di satu sisi, kepolisian memiliki kewajiban menindak dugaan perusakan fasilitas umum dan penyerangan gedung negara. Di sisi lain, kewenangan penegakan hukum tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum.
Dugaan penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, maupun penyiksaan harus diperiksa secara objektif. Demikian pula dugaan keterlibatan individu dalam perusakan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan.
Empat belas kilometer? Bukan. Jarak antara Gedung DPRD DIY dan Bundaran UGM sekitar empat kilometer. Namun, dalam satu malam, jarak geografis itu seolah menjadi gambaran betapa cepatnya ketegangan menjalar dari pusat pemerintahan menuju kawasan pendidikan.
Yogyakarta kini membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan mengenai jumlah orang yang ditangkap. Publik membutuhkan kepastian tentang siapa yang ditahan, apa dasar hukumnya, bagaimana kondisi mereka, serta apakah seluruh hak mereka dipenuhi.
Sebab, demokrasi tidak hanya diuji ketika ribuan orang turun ke jalan menyampaikan tuntutan. Demokrasi justru diuji ketika situasi memanas, ketika kekuasaan harus menggunakan kewenangannya secara terukur, dan ketika setiap warga negara tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak.
Angka penangkapan boleh bertambah, tetapi kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak boleh berkurang.
