Menelaah hak konstitusional, batas masa jabatan, mekanisme pengunduran diri, dan persyaratan pencalonan Presiden dalam perspektif UUD 1945.
Oleh: Agustinus Bobe, S.H., M.H. — Pemerhati Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik
Ada satu pertanyaan konstitusional yang menarik perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026: apakah seorang Wakil Presiden yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir masih memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 2029?
Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan pertimbangan politik, kepentingan partai, ataupun persepsi publik. Jawabannya harus dicari melalui konstitusi, undang-undang, asas negara hukum, serta penafsiran sistematis terhadap norma pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Surat pengunduran diri Gibran telah diterima pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa proses selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, termasuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR RI +1
Di sinilah persoalan hukum harus ditempatkan secara proporsional: pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden dan hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.
1\. Konstitusi tidak melarang mantan Wakil Presiden menjadi Presiden
Dasar hukum pertama adalah Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Frasa yang perlu dicermati adalah “dalam jabatan yang sama”.
Konstitusi membatasi seseorang untuk dipilih kembali pada jabatan Presiden atau Wakil Presiden yang sama, bukan melarang seseorang berpindah dari jabatan Wakil Presiden menjadi Presiden.
Dengan demikian, apabila seseorang pernah menjabat Wakil Presiden, kemudian mengundurkan diri, tidak terdapat larangan eksplisit dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa orang tersebut kehilangan hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.
Penafsiran ini harus dibaca bersama Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur persyaratan serta mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Artinya, konstitusi tidak boleh ditafsirkan dengan menambahkan larangan yang tidak dinyatakan dalam norma hukumnya.
2\. Pasal 8 ayat (2): pengunduran diri memiliki konsekuensi konstitusional
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur:
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi hukum terhadap kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam konteks pengunduran diri Gibran, terdapat dua hal yang harus dipisahkan.
Pertama, pengunduran diri sebagai tindakan hukum pejabat negara.
Kedua, tindak lanjut kelembagaan oleh MPR untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.
MPR harus menjalankan prosedur konstitusional sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2).
Namun, perlu ditegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) tidak mengatur larangan bagi mantan Wakil Presiden untuk mengikuti kontestasi pemilihan Presiden pada periode berikutnya.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh dicampuradukkan dengan persyaratan pencalonan Presiden pada Pemilu 2029.
3\. Hak politik tidak otomatis gugur karena pengunduran diri
Dalam negara hukum demokratis, hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
> Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Norma tersebut harus dibaca bersama Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Karena itu, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai pencabutan hak politiknya.
Akan tetapi, hak politik bukan berarti seseorang secara otomatis memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi calon Presiden.
Ada perbedaan antara hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kelayakan administratif serta konstitusional untuk menduduki jabatan tertentu.
Inilah batas penafsiran yang harus dijaga.
4\. UU Pemilu menjadi pintu pengujian kelayakan
Selain UUD 1945, ketentuan penting lainnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169.
Pasal tersebut mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf r.
Selain itu, Pasal 169 juga mengatur persyaratan lainnya yang harus dipenuhi setiap calon.
Dengan demikian, apabila Gibran hendak mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2029, pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden bukan satu-satunya persoalan yang harus diperiksa.
Seluruh persyaratan pencalonan tetap wajib dipenuhi dan diverifikasi oleh penyelenggara pemilu.
Ada satu perkembangan hukum yang juga penting. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025 telah menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Artinya, kerangka pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi serta perkembangan peraturan pemilu yang berlaku pada saat Pemilu 2029. JDIH DPR +2
5\. Menguji argumentasi yang berpotensi menjadi perdebatan
Dalam diskursus hukum, setidaknya terdapat tiga argumentasi tandingan yang mungkin muncul.
Pertama: Wakil Presiden yang mengundurkan diri dianggap tidak menghormati mandat rakyat.
Argumentasi tersebut dapat menjadi penilaian politik dan etika penyelenggaraan jabatan publik. Namun, penilaian etis tidak otomatis menciptakan larangan hukum untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.
Untuk menjadikan pengunduran diri sebagai dasar larangan pencalonan, harus ada norma hukum yang secara tegas mengatur akibat tersebut.
Kedua: Masa jabatan Wakil Presiden belum selesai, sehingga tidak boleh mencalonkan diri sebagai Presiden.
Argumentasi ini tidak memiliki dasar larangan eksplisit dalam Pasal 7 UUD 1945.
Pembatasan masa jabatan berlaku terhadap jabatan yang sama. Sementara pencalonan sebagai Presiden merupakan jabatan yang berbeda dari Wakil Presiden.
Ketiga: Pengunduran diri dapat dianggap sebagai cara menghindari pembatasan masa jabatan.
Argumentasi ini harus diuji berdasarkan tujuan norma pembatasan masa jabatan.
Pasal 7 UUD 1945 membatasi pemilihan kembali pada jabatan yang sama. Norma tersebut tidak dapat diperluas menjadi larangan berpindah jabatan tanpa dasar konstitusional.
Karena itu, pengujian harus tetap berpegang pada bunyi norma, tujuan pembentukannya, dan prinsip kepastian hukum.
6\. Solusi hukum: jangan biarkan ruang tafsir menjadi konflik politik
Untuk mencegah polemik berkepanjangan menjelang Pemilu 2029, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh.
1\. MPR menjalankan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Proses pengunduran diri dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan transparan.
2\. KPU menerapkan persyaratan pencalonan secara objektif. Semua calon harus diperiksa menggunakan standar hukum yang sama, tanpa perlakuan istimewa ataupun diskriminasi.
3\. Pembentuk undang-undang memperjelas norma masa jabatan. Apabila terdapat persoalan mengenai penghitungan masa jabatan yang tidak penuh akibat pengunduran diri, diperlukan pengaturan yang jelas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
4\. Mahkamah Konstitusi menjadi jalur pengujian norma. Apabila terdapat ketentuan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dapat ditempuh melalui mekanisme judicial review.
5\. Partai politik bertanggung jawab atas pengusulan calon. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Dengan langkah tersebut, persoalan pencalonan tidak perlu diselesaikan melalui tekanan politik, opini yang saling meniadakan, ataupun pembentukan larangan berdasarkan asumsi.
7\. Konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh tafsir politik
Persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak boleh dilihat hanya dari siapa orangnya, partai politik mana yang mendukungnya, ataupun kepentingan politik yang berada di belakangnya.
Hukum tata negara mengharuskan setiap persoalan jabatan publik diselesaikan berdasarkan konstitusi.
Jika seseorang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, maka konsekuensi hukum pengunduran dirinya harus diselesaikan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Namun, apabila orang yang sama kemudian ingin mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 2029, persoalannya harus diuji berdasarkan Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7 UUD 1945 dan persyaratan dalam UU Pemilu.
Tidak boleh ada larangan yang diciptakan hanya berdasarkan penafsiran politik. Sebaliknya, tidak boleh pula ada hak politik yang digunakan untuk menghindari persyaratan hukum.
Negara hukum tidak boleh mengukur hak konstitusional seseorang berdasarkan siapa yang sedang berkuasa, melainkan berdasarkan norma yang berlaku sama bagi setiap warga negara.
Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan semata-mata apakah ia boleh atau tidak boleh maju sebagai Presiden pada 2029. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh proses ketatanegaraan, pengunduran diri, pengisian jabatan, dan pencalonan Presiden telah dilaksanakan sesuai konstitusi.
Berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku saat ini, tidak terdapat larangan eksplisit bagi mantan Wakil Presiden yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 2029. Namun, hak tersebut tidak otomatis menjadikannya calon yang memenuhi syarat. Seluruh persyaratan pencalonan tetap wajib dipenuhi dan diuji berdasarkan hukum yang berlaku
