KUPANG | BUSERKOTA.Com — Malam itu, sebuah rumah jabatan yang semestinya menjadi ruang pelayanan dan tempat seorang kepala daerah menjalankan tugas pemerintahan, kini menjadi pusat perhatian setelah muncul laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
Seorang perempuan berusia 21 tahun melaporkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, YL, ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di rumah jabatan bupati pada Rabu (11/11/2026) malam.
Laporan tersebut telah diterima kepolisian dan kini memasuki tahap penyelidikan. Sementara itu, korban disebut berada dalam perlindungan.
Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, Komisaris Besar Nova Irone Surentu, membenarkan penerimaan laporan tersebut ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).
”Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” kata Nova Irone Surentu.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa perkara tersebut telah memasuki ranah penegakan hukum. Namun, di balik proses administratif penerimaan laporan, terdapat persoalan serius yang membutuhkan penanganan cermat: perlindungan terhadap korban, pengumpulan alat bukti, serta pengungkapan peristiwa secara objektif.
Menurut Nova, laporan disampaikan langsung oleh korban bersama keluarganya. Mereka datang dengan pendampingan petugas dari dinas yang membidangi perempuan dan perlindungan anak setempat.
Laporan tersebut diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT.
Setelah laporan diterima, korban kemudian didampingi untuk menjalani pemeriksaan visum. Hasil pemeriksaan medis itu nantinya menjadi salah satu bagian dari alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam proses penyelidikan.
Di tengah perhatian publik yang mulai mengarah kepada perkara tersebut, Nova memilih membatasi keterangan yang disampaikan. Alasannya, proses hukum masih berada pada tahap awal.
Ia menyatakan pihaknya belum dapat membuka banyak informasi mengenai substansi perkara. Meski demikian, perkembangan penanganan kasus dijanjikan akan disampaikan kepada publik secara terang benderang.
Informasi awal mengenai dugaan peristiwa tersebut diterima Kompas dari seorang sumber pada Kamis (12/11/2026) tengah malam.
Sumber itu menyebut dugaan peristiwa terjadi sehari sebelumnya, tepatnya Rabu malam, di rumah jabatan Bupati Kupang.
Menurut penuturan sumber tersebut, korban diduga diiming-imingi kesempatan memperoleh pekerjaan oleh terlapor. Namun, setelah berada di rumah jabatan, korban disebut mengalami kekerasan seksual.
Sumber itu juga menyebut korban dan terlapor masih memiliki hubungan keluarga.
”Ada kasus Bupati Kupang melakukan pemerkosaan di rumah jabatan. Kejadiannya kemarin, Rabu (11/11/2026),” ujar sumber tersebut kepada Kompas.
Keterangan sumber itu selanjutnya menyebut korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orangtuanya.
Dari cerita itulah, persoalan tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum. Korban bersama ibunya, didampingi petugas dari dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, mendatangi Polda NTT untuk menyampaikan laporan resmi.
Kini, proses penanganan perkara berada di tangan penyidik. Pemeriksaan korban, hasil visum, keterangan para pihak, serta bukti lain yang relevan menjadi bagian penting untuk menguji setiap informasi yang berkembang.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual, perlindungan identitas dan kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan. Proses hukum harus berjalan tanpa tekanan, intimidasi, maupun penghakiman sebelum fakta-fakta diperiksa secara menyeluruh.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Yosef Lede belum berhasil dihubungi untuk dimintai tanggapan mengenai laporan tersebut.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak terlapor. Sebab, pengungkapan perkara pidana tidak boleh berhenti pada satu keterangan, tetapi harus dibangun melalui pemeriksaan yang objektif, bukti yang sah, dan prosedur hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang sebuah laporan yang masuk ke meja kepolisian. Lebih dari itu, publik menanti bagaimana aparat penegak hukum mengungkap fakta, memastikan perlindungan korban, serta menjaga agar setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Kebenaran materiil hanya dapat ditemukan melalui proses hukum yang profesional, independen, dan berlandaskan bukti.
Sumber informasi: Kompas.id
