KUPANG |BUSERKOTA.Com- Di balik gemerlap jabatan dan wibawa, sebuah kasus kelam menjerat Bupati Kupang Yosef Lede.
Seorang mahasiswi berusia 21 tahun, berinisial RWM, melapor bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan di rumah jabatan bupati.
Dugaan kejahatan yang mengguncang rasa aman perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur ini mengundang kecaman keras dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) NTT.
Berdasarkan laporan yang diterima publik, RWM dipancing melalui perantara dengan harapan pekerjaan, namun malah dibawa ke rumah jabatan di mana kelam itu berlangsung. Dua kali korban mengalami tindakan bejat; selain trauma fisik, dia juga mendapat tekanan berupa uang Rp3 juta dan ancaman agar bungkam.
Asti Laka Lena, Ketua APPA NTT, mengungkapkan, “Seorang pemimpin harusnya adalah pelindung, bukan ancaman bagi rakyatnya. Kasus ini mencederai rasa aman kami sebagai perempuan dan anak-anak.”
Komitmen APPA NTT jelas: berdiri teguh di sisi korban dan keluarganya. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi kekuasaan yang ingin mengubur keadilan di balik kedok jabatan.
Romo Leo Mali, Dewan Penasihat APPA NTT, menekankan urgensi pengusutan menyeluruh. “Ini bukan hanya persoalan individual, melainkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang menodai kepercayaan publik. Aparat hukum harus profesional dan adil, membuktikan hukum itu sakti tanpa pandang bulu.”
Sementara itu, Pdt. Mery Kolimon menyerukan pentingnya perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban, agar dia tidak terperangkap sendirian di tengah badai stigma sosial. Ia menyoroti perlunya penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan kemungkinan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Tuntutan APPA NTT:
1. Penanganan laporan harus profesional, transparan, dan tanpa konflik kepentingan dengan mengedepankan UU TPKS.
2. Rekaman CCTV rumah jabatan pada 11 November 2026 harus segera diamankan, dan petugas yang bertugas malam itu diperiksa.
3. Peran perantara berinisial EK dan pihak lain yang terlibat, termasuk potensi TPPO, harus diusut tuntas.
4. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT diminta menonaktifkan Bupati Kupang selama proses hukum berjalan guna mencegah intervensi.
5. LPSK dan UPTD PPA Provinsi NTT wajib memberikan perlindungan dan pendampingan komprehensif kepada korban, keluarga, dan saksi.
6. Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas diminta mengawal penyidikan agar bebas dari intervensi.
7. Identitas korban harus dijaga ketat untuk mencegah reviktimisasi dan penyebaran informasi yang merugikan korban.
Kasus ini membuka tabir nyata betapa rapuhnya perlindungan terhadap perempuan di daerah. Mereka bukan hanya membutuhkan suara, melainkan keadilan yang tak tergoyahkan.
APPA NTT berdiri sebagai benteng harapan dan dukungan di tengah gelombang ancaman dan intimidasi.
Dalam dunia yang masih melingkupi kekuasaan dan politik, nyawa dan martabat manusia harus tetap dijunjung tinggi—suatu panggilan moral yang harus dijawab oleh seluruh elemen negara dan masyarakat.














