JAKARTA |BUSERKOTA.Com — Sabtu, 11 Juli 2026, menjadi hari yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Dari ruang konferensi pers di Markas Besar Polri, sebuah pengumuman disampaikan dengan nada tenang namun mengguncang ruang publik: mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Bagi banyak orang, kabar itu terasa seperti ironi sejarah. Sosok yang selama ini dikenal berada di garis depan pemberantasan tindak pidana khusus, kini justru memasuki lorong hukum sebagai pihak yang diperiksa.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri, Irjen Pol. Toto Suharyanto.
Selain Febrie Adriansyah, penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta, Don Ritto (DR), sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Irjen Toto mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum secara mendalam, mulai dari penggeledahan di belasan lokasi, pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, hingga permintaan keterangan dari dua ahli.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup melalui proses penyidikan, termasuk hasil penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pendapat ahli,” ujar Irjen Pol. Toto Suharyanto dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).
Dalam perkara ini, Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.
DR disangkakan melanggar Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP baru.
Perkembangan ini tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Ketika seorang mantan pejabat tinggi penegak hukum ditetapkan sebagai tersangka, negara sedang diuji pada satu prinsip fundamental: bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa memandang jabatan maupun pengaruh.
Di tengah derasnya perhatian publik, proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan utama. Sebab, legitimasi penegakan hukum tidak lahir dari kerasnya pernyataan, melainkan dari keberanian menempatkan semua orang pada posisi yang setara di hadapan hukum.
“Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada supremasi hukum itu sendiri. Setiap proses harus berjalan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku,” demikian semangat yang menjadi fondasi sistem peradilan modern.
Kini, publik menunggu bagaimana perkara ini akan bergulir pada tahap berikutnya. Sebab sejarah selalu mengingat satu hal: kekuasaan mungkin memberi seseorang kedudukan, tetapi hanya integritas dan keadilan yang akan menentukan bagaimana namanya dikenang.
