JAKARTA | BUSERKOTA.COM – Sebuah perjalanan di dalam mobil, sebuah video dari ajudan, dan tudingan yang perlahan membesar menjadi perkara hukum. Di antara deretan kursi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menelusuri awal mula polemik ijazah yang kini menyeret sejumlah nama ke hadapan hukum.
Di hadapan majelis hakim, Jokowi tidak memulai keterangannya dari ruang politik ataupun perdebatan publik. Ia justru membawa ingatan pada sebuah perjalanan di sekitar Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Maret 2025.
Saat itu, seorang ajudan memperlihatkan video dan unggahan media sosial yang berkaitan dengan tudingan bahwa ijazah Strata Satu (S-1) miliknya palsu.
Peristiwa tersebut, menurut Jokowi, menjadi salah satu titik ketika ia memutuskan untuk membawa persoalan itu ke jalur hukum.
Kesaksian itu disampaikan ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggali persoalan hukum yang sebenarnya dilaporkan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik ijazah tersebut.
“Jadi pada tanggal 20 Maret, dalam perjalanan di dalam mobil di sekitar Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, saya ditunjukkan ajudan saya video dan unggahan yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu, Yang Mulia.”
Keterangan itu membuka kembali kronologi yang sebelumnya berkembang melalui ruang digital, tayangan televisi, siniar, hingga perdebatan terbuka di tengah masyarakat.
Dari layar telepon menuju meja penasihat hukum
Setelah menyaksikan video tersebut, Jokowi mengaku meminta ajudannya menghubungi tim penasihat hukum. Ia kemudian mengundang tim tersebut ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah, untuk membicarakan langkah hukum yang perlu ditempuh.
Pertemuan itu bukan sekadar membicarakan tudingan yang beredar. Jokowi juga meminta agar bukti-bukti dikumpulkan dan dipersiapkan.
“Kemudian kami berdiskusi mengenai tuduhan ijazah palsu ini. Dan juga saya meminta untuk menyiapkan bukti-bukti yang nantinya kuat.”
Dalam keterangannya, Jokowi menyebut bahwa tudingan mengenai ijazah palsu sebenarnya telah diketahuinya sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun, menurut dia, intensitas tuduhan semakin meningkat, terutama sepanjang 2024 hingga 2025.
Ia menilai sejumlah tayangan dan unggahan yang diperlihatkan ajudannya telah melampaui batas.
“Saya menganggap apa yang ditunjukkan oleh ajudan saya itu juga sudah kebablasan sehingga saya berinisiatif berkonsultasi dengan penasihat hukum.”
Jokowi kemudian menjelaskan bahwa dirinya diperlihatkan dua video dan satu unggahan di media sosial X yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu tersebut.
Ketika jaksa menanyakan apakah laporan yang dibuat secara khusus menyasar akun tertentu, Jokowi memberikan jawaban yang memperlihatkan luasnya ruang penyebaran polemik itu.
Ia menyebut sejumlah tayangan televisi, kanal YouTube, Facebook, X, hingga program siniar yang menghadirkan Roy Suryo sebagai narasumber.
Dengan demikian, menurut keterangannya, persoalan yang dilaporkan tidak semata-mata berkaitan dengan satu akun media sosial, melainkan rangkaian penyebaran tudingan melalui berbagai platform.
Dari tiga unggahan, perkara berkembang menjadi dakwaan
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa rangkaian peristiwa yang menjadi dasar perkara bermula pada 26 Maret 2025.
Saat itu, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, disebut pertama kali memberitahukan dan memperlihatkan tiga unggahan media sosial kepada Jokowi. Unggahan tersebut terdiri atas dua video YouTube dan satu unggahan di platform X yang pada pokoknya memuat tudingan bahwa ijazah S-1 Jokowi palsu.
Jaksa merinci tiga unggahan tersebut.
Pertama, video pada kanal YouTube @edysujanachannel berjudul Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu, tertanggal 22 Januari 2025.
Kedua, video pada kanal YouTube @baligeacademy8116 berjudul Ijazah Palsu Joko Widodo Berdasarkan Analisa Jenis Font dan Operating System, tertanggal 10 Maret 2025.
Ketiga, unggahan akun X @doktertifa berjudul Era Al Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik, tertanggal 20 Maret 2025.
Setelah melihat unggahan tersebut, menurut dakwaan, Jokowi meminta ajudannya menghubungi tim penasihat hukum untuk mengumpulkan berbagai konten yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya melalui tudingan ijazah S-1 palsu.
Di tengah proses pengumpulan bukti, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers pada 14 April 2025.
Dalam kesempatan itu, kuasa hukum menyatakan tuduhan mengenai ijazah S-1 Jokowi palsu tidak benar dan menyesatkan.
Jaksa kemudian mengutip pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut.
“Ijazah S-1 saksi Ir. H. Joko Widodo ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang.”
Sehari setelahnya, 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menggelar konferensi pers.
Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, sebagaimana dipaparkan dalam dakwaan, menyatakan bahwa Jokowi tercatat menjalankan proses pendidikan di universitas tersebut sejak awal hingga akhir.
Jaksa menyebut Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985 berdasarkan bukti surat dan dokumen yang terdapat di Fakultas Kehutanan UGM.
Namun, polemik tidak berhenti pada tiga unggahan pertama.
Dua puluh delapan unggahan dan tujuh konten yang disorot
Dalam dakwaan, jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 22 April hingga 21 Mei 2025, Syarif kembali memperlihatkan 28 unggahan media sosial lainnya kepada Jokowi.
Unggahan-unggahan tersebut dinilai memuat serangan terhadap kehormatan atau nama baik Jokowi melalui tudingan ijazah S-1 palsu.
Dari 28 unggahan itu, jaksa secara khusus menyoroti tujuh unggahan yang disebut berisi perbuatan terdakwa Roy Suryo, yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S-1 Jokowi palsu.
Jaksa juga menguraikan dampak yang diklaim dialami Jokowi akibat penyebaran tuduhan tersebut.
Kerugian itu disebut bersifat immateriil, berupa tercemarnya nama baik, perasaan dihina, serta munculnya tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu ketika memenuhi persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia.
Menurut jaksa, tuduhan tersebut disampaikan melalui sejumlah siniar dan program bincang-bincang yang kemudian diunggah ke YouTube sehingga dapat diketahui masyarakat luas.
Metode analisis dan persoalan verifikasi dokumen
Salah satu bagian penting dalam dakwaan berkaitan dengan metode analisis dokumen ijazah yang digunakan Roy Suryo.
Jaksa menyebut analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dilakukan terhadap dokumen yang bukan berasal dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.
Selain itu, jaksa menilai terdakwa tidak melakukan verifikasi, konfirmasi, ataupun meminta izin kepada Jokowi sebelum menggunakan dan menyebarkan dokumen yang dijadikan dasar analisis.
“Tidak terdapat upaya dari terdakwa untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada saksi Ir. H. Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijadikan dasar analisis oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak.”
Uraian tersebut menjadi bagian dari konstruksi hukum yang dibangun penuntut umum untuk menjelaskan dugaan perbuatan yang didakwakan kepada Roy Suryo.
Dalam perkara ini, batas antara kebebasan menyampaikan pendapat, aktivitas analisis dokumen, dan dugaan penyerangan kehormatan seseorang menjadi persoalan yang akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Dakwaan jaksa dan ruang pembuktian di pengadilan
Sebagaimana diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui sarana teknologi informasi.
Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (17/9/2026).
Jaksa mendalilkan bahwa terdakwa menyampaikan tuduhan mengenai ijazah S-1 Jokowi dengan maksud agar diketahui umum, tetapi tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa berdasarkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Jaksa juga mengajukan dakwaan subsider berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pada sidang perdana tersebut, Roy Suryo hadir mengenakan setelan jas hitam dan didampingi tim penasihat hukum, termasuk pakar hukum Refly Harun.
Ruang sidang utama dipenuhi pengunjung. Deretan bangku panjang terisi, sementara di hadapan majelis hakim, terdakwa duduk bersama tim pembelanya berhadapan dengan jajaran jaksa penuntut umum.
Kini, melalui kesaksian Jokowi, satu bagian dari kronologi perkara kembali dibuka. Jaksa menyampaikan konstruksi tuduhan, sementara kebenaran materiil dari setiap dalil masih harus diuji melalui alat bukti, keterangan saksi, ahli, serta argumentasi hukum para pihak.
Di ruang sidang itulah polemik yang selama bertahun-tahun beredar di ruang publik mulai dipertemukan dengan mekanisme pembuktian hukum.
Sebab, dalam negara hukum, tuduhan tidak dengan sendirinya menjadi kebenaran. Begitu pula dakwaan tidak serta-merta menjadi putusan.
Pada akhirnya, pengadilanlah yang harus menilai setiap bukti, menguji setiap keterangan, dan menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terpenuhi.
Praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip yang harus dijaga hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
