MEDAN | BUSERKOTA.COM — Di tengah riuhnya media sosial yang dapat mempertemukan gagasan sekaligus mempertajam perbedaan, persatuan bangsa kembali menghadapi ujian zaman. Pemuda yang dahulu menyatukan tekad untuk melahirkan Sumpah Pemuda 1928 kini dihadapkan pada tantangan baru: menjaga nalar tetap merdeka ketika algoritma membentuk arus informasi, opini publik, bahkan cara generasi muda memandang sesamanya.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Menyongsong Seabad Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang Gema: Polarisasi Pemuda dan Merawat Persatuan di Era Algoritma” di Medan. Forum yang mempertemukan kalangan akademisi dan aktivis mahasiswa tersebut menjadi ruang refleksi tentang masa depan persatuan, daya kritis generasi muda, dan tanggung jawab bersama menuju Indonesia Emas 2045.
Dipandu Rafael Sinaga, S.H., diskusi menghadirkan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), A. Fattah Lubis, S.Sos., M.I.P.; Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, S.H.; Ketua Agitasi dan Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus Simamora, S.Sos.; serta Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos.
Di antara gagasan yang dipertukarkan, satu pertanyaan menjadi benang merah: bagaimana pemuda dapat menjaga persatuan ketika ruang digital yang mereka tempati setiap hari justru berpotensi memperlebar jarak perbedaan?
Dari semangat 1928 menuju tantangan era digital
A. Fattah Lubis mengajak peserta melihat kembali Sumpah Pemuda bukan semata-mata sebagai peristiwa bersejarah, melainkan sebagai buah kesadaran kolektif generasi muda untuk menempatkan cita-cita kebangsaan di atas sekat-sekat perbedaan.
Pada 1928, persatuan menjadi kekuatan yang memungkinkan pemuda dari beragam latar belakang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.
Kini, lebih dari sembilan dekade setelah ikrar itu lahir, tantangannya telah berubah bentuk. Teknologi memungkinkan informasi bergerak dalam hitungan detik, tetapi kecepatan tersebut tidak selalu berjalan beriringan dengan kedalaman pemahaman.
Ketergantungan pada gawai dan media sosial, menurut Fattah, perlu diimbangi dengan budaya membaca, kepekaan sosial, serta keberanian mengubah gagasan menjadi tindakan nyata.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah dan lembaga publik harus disertai kesediaan untuk mengevaluasi diri sendiri.
“Jangan sampai kita hanya menyalahkan instansi dan pemerintah tanpa merefleksikan diri sendiri. Pemuda harus mampu menindaklanjuti gagasan yang dimiliki.”
— A. Fattah Lubis, akademisi USU.
Pesan itu menempatkan daya kritis dalam pengertian yang lebih luas. Berpikir kritis bukan hanya kemampuan menunjukkan kesalahan pihak lain, melainkan juga kesanggupan memeriksa argumentasi sendiri, membedakan fakta dari opini, dan mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil.
Dalam ruang digital yang dipenuhi arus informasi, sikap selektif menjadi bagian penting dari kedewasaan generasi muda.
Persatuan bukan slogan, melainkan keberanian bertindak
Sirdo Sagala menegaskan bahwa persatuan merupakan landasan utama lahirnya Sumpah Pemuda. Nilai tersebut, menurutnya, tetap relevan ketika Indonesia memasuki masa bonus demografi dan mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak otomatis menjadi kekuatan apabila tidak disertai kesadaran, keberanian, dan kemampuan menghasilkan karya.
Sirdo menyoroti tiga hal yang perlu diperkuat generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman: kesadaran diri, keberanian, dan kemampuan melahirkan tindakan konkret.
“Persatuan harus dibangun dari perasaan, keresahan, dan penderitaan yang sama. Sebagai generasi muda, kita juga harus menghadirkan tindakan konkret untuk memperjuangkan keadilan.”
— Sirdo Sagala, Komda PMKRI Sumut-NAD.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa persatuan tidak selalu berawal dari kesamaan pandangan. Ia dapat tumbuh dari kepedulian terhadap persoalan yang sama, terutama ketika masyarakat berhadapan dengan ketidakadilan dan membutuhkan keberanian untuk memperjuangkan perubahan.
Bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan, semangat itu menuntut keterlibatan yang lebih luas daripada sekadar menghadiri pertemuan atau menyampaikan pernyataan. Gagasan harus memperoleh bentuk melalui kerja, solidaritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Sirdo juga mengajak pemuda mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan, termasuk mendukung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PMKRI Sanctus Thomas Aquinas yang akan digelar di Medan dalam waktu dekat.
Ketika algoritma ikut membentuk opini publik
Pembahasan kemudian bergerak ke persoalan yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda: bagaimana algoritma memengaruhi distribusi informasi dan membentuk persepsi masyarakat.
Kristoporus Simamora menyoroti hubungan antara penguasaan data, arus informasi, dan dinamika kekuasaan politik. Menurutnya, kemampuan mengelola informasi dapat memengaruhi perhatian publik, sementara konten digital menjadi salah satu instrumen untuk membangun citra dan mengarahkan persepsi masyarakat.
Ia menjelaskan fenomena algokrasi, yakni situasi ketika algoritma semakin berperan dalam proses pengaturan dan distribusi informasi. Dalam lingkungan digital, apa yang dilihat pengguna tidak selalu mencerminkan keseluruhan realitas. Informasi yang muncul dapat dipengaruhi oleh sistem rekomendasi, kebiasaan pengguna, dan pola interaksi sebelumnya.
Keadaan ini berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber), ketika seseorang lebih sering berhadapan dengan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, perbedaan pendapat dapat berubah menjadi kecurigaan, sementara informasi yang belum terverifikasi berisiko diterima sebagai kebenaran.
Kristoporus mendorong perluasan ruang diskusi agar pemuda tidak terjebak dalam satu sudut pandang dan tidak menerima informasi secara mentah.
“Jadikan media sosial sebagai teman yang baik agar kita tetap kritis.”
— Kristoporus Simamora, Ketua Agitasi dan Diplomasi Politik Viva Voce.
Pesan tersebut bukan ajakan menjauhi teknologi. Sebaliknya, media sosial perlu ditempatkan sebagai sarana belajar, berdialog, menyampaikan aspirasi, dan membangun solidaritas.
Teknologi dapat memperluas cakrawala apabila digunakan dengan kesadaran. Namun, tanpa literasi digital dan kemauan memeriksa kebenaran informasi, ruang yang sama dapat menjadi tempat berkembangnya prasangka dan polarisasi.
Di sinilah tanggung jawab pemuda diuji: bukan hanya seberapa cepat mereka menyebarkan informasi, melainkan juga seberapa cermat mereka memastikan kebenarannya.
Bonum Commune dan pekerjaan merawat kebersamaan
Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, mengingatkan bahwa paparan informasi di media sosial dapat memperlebar perpecahan apabila tidak diimbangi dengan kesadaran nasionalisme dan komitmen menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda.
Baginya, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti sebagai agenda tahunan yang berulang dalam kalender organisasi. Momentum itu harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai persatuan benar-benar hidup dalam perilaku dan tata kelola organisasi.
Nicola juga menekankan pentingnya memberi ruang partisipasi yang setara bagi seluruh anggota. Perbedaan pendapat dan latar belakang tidak semestinya menjadi penghalang bagi seseorang untuk menyampaikan gagasan atau terlibat dalam kerja bersama.
Ia mengaitkan semangat tersebut dengan nilai bonum commune, istilah Latin yang berarti kebaikan bersama. Dalam perspektif itu, kepentingan kolektif perlu menjadi tujuan yang diperjuangkan melalui partisipasi dan tanggung jawab bersama.
Gagasan tentang kebaikan bersama kehilangan makna apabila hanya berhenti sebagai ucapan. Ia perlu diterjemahkan menjadi kesempatan yang adil, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan untuk bekerja melampaui kepentingan kelompok.
Persatuan, dengan demikian, tidak berarti semua orang harus memiliki pemikiran yang sama. Persatuan justru membutuhkan kemampuan untuk menerima perbedaan tanpa kehilangan komitmen terhadap tujuan bersama.
Pertanyaan mahasiswa, ujian bagi gagasan
Diskusi berlangsung interaktif. Dua peserta, Luis dan Ardiansyah, mengajukan pertanyaan mengenai cara mewujudkan persatuan di kalangan mahasiswa serta langkah konkret untuk memperoleh keadilan.
Pertanyaan tersebut membawa perbincangan dari tataran gagasan menuju persoalan praktis yang dihadapi generasi muda. Sebab, menyerukan persatuan jauh lebih mudah daripada membangunnya di tengah perbedaan kepentingan, persaingan organisasi, dan beragam pandangan politik.
Para narasumber menekankan perlunya literasi digital, solidaritas, keberanian menyampaikan gagasan, serta kemampuan menghadirkan karya dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Persatuan perlu dimulai dari lingkungan terdekat: kesediaan mendengar pendapat yang berbeda, menghormati hak setiap orang untuk berbicara, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, dan tidak membiarkan perbedaan berubah menjadi permusuhan.
Dalam perjuangan memperoleh keadilan, keberanian juga harus berjalan bersama pengetahuan, argumentasi yang bertanggung jawab, dan langkah konkret sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menyongsong seabad Sumpah Pemuda
Menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028, generasi muda menghadapi pekerjaan besar untuk menjaga warisan persatuan di tengah perubahan teknologi dan dinamika sosial yang semakin kompleks.
Indonesia Emas 2045 tidak cukup disiapkan melalui optimisme tentang bonus demografi atau kemajuan teknologi. Masa depan bangsa juga membutuhkan generasi yang mampu berpikir jernih, menghormati perbedaan, menguji informasi, dan menjadikan keadilan sebagai bagian dari tindakan sehari-hari.
Diskusi di Medan itu menyampaikan pesan bahwa algoritma boleh mengatur apa yang muncul di layar, tetapi tanggung jawab untuk berpikir dan menentukan sikap tetap berada pada manusia.
Sumpah Pemuda pada akhirnya bukan sekadar gema dari masa lalu. Ia adalah panggilan yang terus diperbarui—agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk berpisah, kritik tidak kehilangan tanggung jawab, dan persatuan tidak berhenti sebagai slogan.
Sebab, bangsa yang besar bukan bangsa yang terbebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengolah perbedaan menjadi kekuatan untuk memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama.
