JAKARTA |BUSERKOTA Com]—Presiden Prabowo Subianto menegaskan, negara tidak akan kompromi terhadap aksi anarkis. Aparat TNI dan Polri diperintahkan menindak tegas siapa pun yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah warga, atau mengganggu sentra ekonomi.
“Negara menghormati kebebasan berpendapat, tapi jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” tegas Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Polri bergerak cepat melakukan pemeriksaan transparan terhadap aparat yang terbukti keliru. DPR sepakat mencabut beberapa kebijakan kontroversial, termasuk soal tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para ketua umum partai politik menindak tegas anggota yang menyebarkan pernyataan keliru.
Presiden menekankan, kebebasan berpendapat dijamin hukum internasional (UN Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19) dan UU No. 9 Tahun 1998. Namun, kebebasan itu bukan alasan untuk merusak dan menjarah.
“Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, dan sentra ekonomi. Jangan ada kompromi!” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga meminta DPR, kementerian, dan lembaga membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan rakyat kecil. Aspirasi rakyat harus didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti.
Pesan terakhir Presiden: persatuan nasional harus dijaga. “Indonesia berada di ambang kebangkitan, jangan mau diadu domba. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Bergotong-royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita adalah kewajiban bersama,” ujarnya.
Firman Tuhan mengingatkan bangsa:
“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.” (Matius 5:9)
