KUPANG | BUSERKOTA.COM – Ungkap Fakta Hukum dan Kriminal
Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi harapan bagi anak-anak sekolah dasar. Namun di SD Inpres Liliba Kota Kupang, program ini berubah menjadi malapetaka. Sebanyak 11 siswa harus dilarikan ke RS Leona setelah menyantap menu yang mestinya menyehatkan, namun diduga tercemar dan berbau tak layak konsumsi.
Kesaksian datang dari seorang siswa, Timothi Christian Mirakaho, yang mengaku hanya mengonsumsi nasi dan susu.
“Tidak lama setelah minum susu, saya langsung muntah. Rasanya tidak enak,” tutur Timothi lemah.
Sejumlah siswa lain menambahkan, telur rebus dan susu memiliki aroma tidak sedap, sehingga sebagian dari mereka enggan menghabiskan makanan tersebut.
Wakil Kepala Sekolah, Venina Bistolen, membenarkan fakta yang memilukan itu.
“Makanan mulai dibagikan sekitar pukul 12.15 WITA. Tidak lama kemudian kami dapat laporan, nasi, sayur, telur, bahkan susu sudah berbau tidak sedap,” ungkapnya.
Analisis Hukum dan Kesehatan
Kasus ini tak sekadar soal kelalaian teknis. Dalam kaca mata hukum, distribusi makanan yang tidak layak konsumsi bisa masuk ranah pidana terkait perlindungan konsumen, kelalaian yang membahayakan nyawa, hingga tindak pidana kesehatan. Aparat penegak hukum berhak melakukan investigasi mendalam, mulai dari rantai distribusi hingga standar penyimpanan makanan.
Dari sisi kesehatan masyarakat, insiden ini menegaskan perlunya sistem pengawasan ketat: mulai dari uji kualitas bahan pangan, standar higienitas, hingga keterlibatan tenaga medis dalam monitoring program gizi sekolah.
Pencegahan dan Solusi
Agar tragedi serupa tak terulang, pemerintah daerah wajib menerapkan protokol ketat:
- Audit kualitas bahan makanan sebelum distribusi.
- Kewajiban sertifikasi higiene bagi penyedia makanan.
- Monitoring harian dari Dinas Kesehatan, termasuk sampling acak.
- Sanksi hukum bagi pihak yang lalai hingga menimbulkan keracunan massal.
Program MBG sejatinya adalah investasi masa depan, namun tanpa tata kelola yang ketat, ia bisa berbalik menjadi ancaman.
Hari ini, anak-anak SD Liliba telah menjadi saksi bahwa satu kelalaian kecil bisa mengoyak harapan besar. Dan hukum, mau tidak mau, harus hadir untuk memastikan gizi yang dijanjikan tidak lagi berubah menjadi krisis.
