SoE |BUSERKOTA.Com-Jalan itu masih ada di peta. Tetapi bagi warga yang melintasinya setiap hari, keberadaannya mulai terasa seperti janji yang tertinggal.
Di Puamate, kerusakan akses jalan yang menghubungkan Desa TauAnas, Desa NoeOlin, Kecamatan ToiAnas hingga Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, disebut terus memburuk. Statusnya adalah jalan kabupaten—jalur yang semestinya menjadi penghubung aktivitas warga, bukan penghalang perjalanan mereka.
Ketika kondisi itu semakin terasa, suara warga pun muncul. Bukan dengan spanduk besar atau panggung protes, melainkan lewat permintaan sederhana yang diulang karena merasa perlu didengar.
Rifaldi Manhitu meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kondisi jalan tersebut.
“Kalau sudah melihat seperti ini, tolong supaya diperbaiki,” ujarnya.
Permintaan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Gubernur NTT Melki Laka Lena, Bupati TTS Buce Lioe, anggota dewan Deksi Letuna Tafuli dan Domi Beukliu, Camat Amanatun Utara Lorens Alunat, hingga Pemerintah Desa Lilo melalui Gustaf Toto.
Bagi masyarakat Puamate, persoalannya tidak berhenti pada rusaknya badan jalan. Yang ikut tergerus adalah kemudahan bergerak, kepastian waktu tempuh, serta rasa bahwa wilayah mereka juga berada dalam jangkauan perhatian pembangunan.
Di banyak tempat, pembangunan sering diukur dari proyek yang selesai dan angka yang diumumkan. Namun di wilayah seperti ini, ukurannya jauh lebih sederhana: apakah warga masih harus meminta hal yang paling mendasar—jalan yang layak dilalui.
Masyarakat Puamate pun menyampaikan pesannya dengan kalimat yang lugas sekaligus keras dalam kesederhanaannya:
“Tolong, tolong, dan tolong. Kalau sudah lihat dan sudah tahu jalan seperti ini, jangan tutup mata.”
Karena bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur. Jalan adalah kehadiran negara yang bisa dirasakan. Dan ketika jalan dibiarkan rusak terlalu lama, yang perlahan hilang bukan hanya kenyamanan perjalanan—melainkan juga keyakinan bahwa suara dari pinggir tetap didengar.
