MAUMERE | BUSERKOTA.com — Di ujung timur Nusantara, ketika laut Maumere memantulkan cahaya pagi yang bening dan angin membawa bau asin yang getir, ada 13 perempuan muda yang sedang menunggu pulang. Mereka bukan pelancong. Mereka korban. Dan dari tanah Pasundan, seorang gubernur bersiap terbang untuk menjemput mereka—bukan sekadar sebagai kepala daerah, tetapi sebagai orang tua yang merasa anak-anaknya tersesat di negeri orang.
—yang akrab disapa KDM—memutuskan akan datang langsung ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Ia tak ingin sekadar menerima laporan di meja kerja. Ia ingin memastikan tangan yang menjemput adalah tangan negara.
╔════════════════════════════════════╗
“Pak Gubernur mau jemput. Ini menyangkut
hak korban dan kepentingan terbaik untuk anak.
Penanganan saat ini berjalan lancar,
proses hukum juga berjalan dengan baik.”
╚════════════════════════════════════╝
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti.
Jejak Luka di Tanah Rantau
Di Kabupaten Sikka, tepatnya di Maumere, 13 perempuan asal Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Usia mereka—20-an tahun hingga ada yang masih di bawah umur—menjadi angka yang menyayat kesadaran publik. Mereka dipekerjakan di tempat hiburan malam. Sebuah ruang gemerlap yang sering kali menyembunyikan jerat gelap.
Nama-nama mereka kini tercatat dalam berkas perkara: IN dari Bandung, JTP dan DO dari Cianjur, GAT dan PN dari Bandung, R dan TRA dari Cianjur, YAP dari Bandung, SS dan CN dari Indramayu, SK dan N dari Cianjur, serta BS dari Bandung. Inisial-inisial itu bukan sekadar huruf. Ia adalah identitas yang nyaris hilang dalam pusaran eksploitasi.
Mereka berhasil diamankan oleh relawan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F). Di sebuah kota pelabuhan yang tenang itu, para relawan menjadi pagar pertama sebelum negara datang lebih jauh.
Negara yang Turun Tangan
Ketua Tim Hukum Jawa Barat Istimewa, Jutek Bongso, menegaskan bahwa pihaknya tak tinggal diam sejak kasus ini viral di media sosial.
╔════════════════════════════════════╗
“Ada 13 warga Jabar yang jadi korban
dalam kasus ini. Kami ditugaskan dan
berkoordinasi hingga membentuk tim
untuk penyelesaiannya.”
╚════════════════════════════════════╝
Koordinasi lintas institusi dilakukan—mulai dari Polda Jabar, Mabes Polri, hingga Polda NTT dan Polres Sikka. Sebuah jejaring hukum dibentangkan agar tak ada lagi celah bagi perdagangan manusia.
╔════════════════════════════════════╗
“Dedi Mulyadi akan jemput langsung ke NTT.
Kami sudah berkoordinasi dengan lintas dinas
dan aparat kepolisian.”
╚════════════════════════════════════╝
Langkah ini bukan sekadar simbolik. Ia adalah pesan tegas bahwa pemerintah provinsi tak akan membiarkan warganya terombang-ambing dalam praktik kejahatan lintas wilayah.
Antara Timur dan Barat: Sebuah Tanggung Jawab Moral
Kasus ini menghubungkan dua pulau—Jawa dan Flores—dalam satu narasi yang sama: tentang kemiskinan struktural, iming-iming pekerjaan, dan jejaring perdagangan manusia yang masih berdenyut di bawah radar.
Di Maumere, para perempuan itu kini menunggu proses hukum berjalan. Di Jawa Barat, keluarga mereka menunggu kabar kepulangan. Di antara dua titik itu, negara sedang diuji: apakah hadir hanya dalam pidato, atau dalam tindakan nyata?
KDM memilih terbang.
Sebab bagi sebagian orang, jabatan adalah kursi.
Namun bagi yang lain, jabatan adalah perjalanan—menjemput anak-anaknya pulang.
