BENER MERIAH |BUSERKOTA.Com— Di tengah harapan para penyintas bencana akan tempat berteduh yang layak, kabar tak sedap justru mencuat dari balik dinding hunian sementara. Bantuan yang semestinya menjadi pelipur luka, kini diduga berubah arah—terseret praktik manipulasi data yang mengusik rasa keadilan.
Dugaan itu menguat di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah. Sekitar 70 persen data penerima bantuan disebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Angka itu bukan sekadar statistik—ia memantik amarah warga yang merasa hak mereka disisihkan oleh kepentingan yang tak semestinya.
Penelusuran di lokasi huntara Desa Tunyang membuka lapisan fakta yang lebih dalam. Seorang pria yang awalnya mengaku sebagai warga biasa mengungkap bahwa dirinya menerima bantuan, namun disertai potongan dana Rp500 ribu yang disebut sebagai uang “plen” oleh oknum berinisial PMI. Fakta semakin mengejutkan ketika pria tersebut kemudian diketahui merupakan Kepala Dusun di Desa Setie yang sejak awal tidak mengungkap identitasnya.
Dari situ, kecurigaan menjalar. Sejumlah warga menyebut penerima bantuan justru berasal dari keluarga yang rumahnya masih layak huni dan tidak terdampak signifikan. Sementara mereka yang benar-benar membutuhkan, justru terpinggirkan.
Di tengah riuh persoalan ini, suara tegas datang dari , yang menolak keras penghentian bantuan, namun menuntut pengawasan tanpa kompromi.
╔══❀🌷💖❀══╗
“Jangan sampai bantuan ditunda dengan alasan masalah yang ada. Justru harus diawasi langsung oleh Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah agar transparan dan terang benderang.”
╚══❀🌷💖❀══╝
Ia menegaskan, persoalan bukan pada bantuan itu sendiri, melainkan pada oknum yang memanfaatkannya. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan tegas.
╔══❀🌷💖❀══╗
“Jangan mainkan objek huntara. Oknum yang terlibat harus dilibas dan dimasukkan ke penjara.”
╚══❀🌷💖❀══╝
Di sisi lain, aparat dari menyatakan akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan, sebagai langkah awal memastikan fakta di balik dugaan tersebut.
Analisis Kontekstual
Kasus ini mencerminkan problem klasik dalam penyaluran bantuan bencana: lemahnya validasi data dan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh oknum. Dalam situasi darurat, kecepatan distribusi sering kali mengorbankan ketelitian, membuka ruang bagi manipulasi. Padahal, transparansi dan akuntabilitas justru menjadi fondasi utama agar bantuan tepat sasaran. Ketika data diselewengkan, bukan hanya anggaran yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan publik yang tergerus.
Kini, di antara harapan yang retak dan fakta yang terkuak, satu hal menjadi terang: bantuan seharusnya menyembuhkan luka, bukan menciptakan luka baru. Dan ketika keadilan dipanggil, ia tak boleh datang terlambat.
