PAI |BUSERKOTA.Com— Angin sore berembus pelan di lorong-lorong Desa Pai ketika suara kritik mulai menggema dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Di tengah harapan tentang pembangunan desa yang berpihak kepada rakyat, muncul kegelisahan yang perlahan berubah menjadi sorotan tajam terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan kepedulian sosial desa menyoroti dugaan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan serta ketidaktransparanan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pai.
Sorotan tersebut salah satunya disampaikan oleh Fira Rahman, mahasiswa asal Pai sekaligus pendiri HIMAPI. Ia menilai terdapat dugaan kongkalikong antara Kepala Desa Pai, Hidayah, S.H., dengan Ketua BPD Desa Pai dalam pengambilan sejumlah kebijakan desa.
Menurutnya, jabatan kepala desa sejatinya merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan asas kemanfaatan umum dan pembangunan jangka panjang bagi masyarakat.
Namun, ia menilai hingga memasuki periode kedua kepemimpinan, Kepala Desa Pai belum menunjukkan langkah yang dianggap mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
╔═══════════════════════════════🌸
“Kalau memang tidak ada penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, maka tunjukkan transparansi kepada masyarakat dan jalankan tugas sesuai amanat undang-undang,” tegas Fira Rahman.
🌸═══════════════════════════════╝
Mahasiswa Pai juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai belum optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa.
Dalam kajian yang mereka sampaikan, terdapat sejumlah persoalan yang dipertanyakan kepada pemerintah desa dan BPD, di antaranya pengerjaan renovasi lapangan yang disebut belum rampung, persoalan tanah kuburan di Dusun Tolomila yang dinilai belum mendapatkan solusi nyata, sejumlah program anggaran tahun 2025 yang belum terealisasi, hingga minimnya publikasi penggunaan anggaran desa melalui papan informasi.
Menurut mereka, keberadaan BPD seharusnya menjadi representasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa agar tetap transparan dan akuntabel.
Mahasiswa juga menilai keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana desa menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui arah dan realisasi penggunaan anggaran setiap tahun.
Analisis Kontekstual
Dalam tata kelola pemerintahan desa, transparansi penggunaan dana desa dan fungsi pengawasan BPD merupakan dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan. Kritik dari masyarakat maupun mahasiswa menjadi bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi desa. Di sisi lain, pemerintah desa dan BPD juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak memunculkan ketidakpercayaan publik.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Desa Pai maupun Ketua BPD Desa Pai terkait berbagai sorotan yang disampaikan mahasiswa.
Di desa kecil yang dibangun dari harapan rakyat itu, suara kritik kini bukan lagi sekadar riuh perdebatan. Ia berubah menjadi panggilan sunyi agar kekuasaan tetap berjalan di jalan yang benar—karena setiap rupiah anggaran desa sejatinya adalah titipan masa depan masyarakat.
