MEDAN | BUSERKOTA.COM — Asap ban sempat membubung di depan Gedung DPRD Sumatera Utara. Suara tuntutan bergema, barisan massa bergerak menekan, sementara aparat berdiri rapat menjaga batas yang tak boleh runtuh: ruang demokrasi tanpa kehilangan ketertiban.
Di tengah situasi yang beberapa kali memanas itu, satu instruksi terus diulang dari lapangan pengamanan—tetap sabar, tetap humanis.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026). Aksi berlangsung dinamis dengan membawa sejumlah tuntutan terhadap kebijakan nasional, namun keseluruhan kegiatan tetap dapat dikendalikan melalui pendekatan persuasif dan dialogis.
Sejak awal aksi berlangsung, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung memimpin pemantauan pengamanan bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Massa tiba di lokasi setelah melakukan long march dan menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, stabilisasi ekonomi nasional, hingga sejumlah agenda regulasi nasional lainnya.
Situasi sempat mengalami peningkatan eskalasi ketika sebagian peserta aksi mencoba menerobos barikade pengamanan. Ban dibakar, botol air mineral dilempar ke arah petugas, dan ketegangan mulai terasa di garis depan.
Namun aparat memilih tidak menjawab tekanan dengan emosi.
Melalui pengeras suara, Kapolrestabes Medan memberikan instruksi yang kemudian menjadi pegangan seluruh personel di lapangan.
“Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Kapolrestabes.
Instruksi tersebut diterjemahkan dalam tindakan nyata. Personel tetap menjaga formasi, membuka komunikasi, dan meredam potensi gesekan tanpa langkah yang berlebihan.
Ketegangan kembali muncul saat massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen berada di dalam Gedung DPRD Sumut. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaan terkait tidak disetujuinya penggunaan atribut kampus sebelumnya.
Di tengah kondisi yang sensitif, aparat tetap mengedepankan dialog dan mendorong ruang komunikasi antara mahasiswa dan DPRD Sumatera Utara.
Upaya itu membuahkan hasil.
Perwakilan DPRD akhirnya menerima massa aksi untuk berdialog. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, Lc., M.A. dari Fraksi PKS bersama Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum. dari Fraksi Partai Golkar.
Meski sebagian massa masih menyampaikan ketidakpuasan karena pimpinan DPRD tidak hadir secara langsung, situasi tetap terkendali.
Beberapa momen dorong-mendorong dan pelemparan yang terjadi tidak berkembang menjadi bentrokan terbuka karena aparat tetap bertindak secara terukur, profesional, dan menghindari tindakan berlebihan.
Secara kontekstual, dinamika aksi ini memperlihatkan bahwa pengamanan unjuk rasa tidak lagi semata soal kekuatan personel, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan ketertiban publik. Ketika ruang dialog tetap dibuka, eskalasi dapat ditekan tanpa menghilangkan substansi demokrasi.
Pengamanan aksi melibatkan 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan.
Menjelang akhir kegiatan, massa membubarkan diri secara tertib dan kembali ke Universitas HKBP Nommensen.
Hari itu tidak lahir headline tentang bentrokan. Yang tertinggal justru catatan lain: ketika tekanan meningkat, kesabaran menjadi bentuk pengendalian yang paling menentukan.
