JAKARTA |BUSERKOTA.Com — Nama Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, kini berada dalam sorotan setelah dirinya diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan tahun anggaran 2025 dan 2026.
Pengaduan tersebut disampaikan di kawasan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).
Berdasarkan materi pengaduan yang beredar, laporan itu disampaikan Ustad Isman Asso, yang disebut sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, bersama Yan Piet Sada, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Papua Jabodetabek.
Keduanya menyatakan pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana APBD Papua Pegunungan untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Dokumen yang disebut sebagai berkas pengaduan kepada KPK juga diperlihatkan.
Namun, laporan itu masih berada pada tahap awal. Belum diketahui apakah KPK telah melakukan verifikasi dan telaah terhadap materi pengaduan maupun menemukan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana yang disampaikan pelapor.
Laporan bukan vonis. Pengaduan bukan putusan.
Prinsip tersebut penting ditegaskan agar proses hukum tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik.
Pengaduan masyarakat kepada KPK tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai tersangka. KPK perlu memeriksa informasi yang diterima, menilai kelengkapan bukti pendukung, kemudian menentukan apakah laporan tersebut memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti.
«“Di hadapan hukum, sebuah tuduhan harus terlebih dahulu melewati pintu pembuktian. Sebelum bukti berbicara, tidak seorang pun boleh ditempatkan sebagai orang yang telah bersalah.”»
Nilai anggaran dan objek dugaan belum terungkap
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat rincian dalam materi pengaduan mengenai nilai anggaran yang diduga bermasalah.
Demikian pula belum diketahui secara jelas proyek atau kegiatan apa yang dipersoalkan serta bagaimana modus dugaan penyimpangan yang dilaporkan kepada KPK.
Kondisi tersebut membuat substansi pengaduan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pelapor maupun KPK.
Publik tentu berhak mengetahui apakah dugaan tersebut memiliki dasar dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi atau masih sebatas klaim yang menunggu pembuktian.
APBD Menyangkut Uang Publik
Dugaan yang berkaitan dengan APBD memiliki bobot tersendiri karena anggaran daerah pada hakikatnya bersumber dari keuangan publik dan diarahkan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Analisis kontekstual: karena itu, setiap laporan dugaan korupsi APBD harus ditempatkan secara proporsional. Aparat penegak hukum dituntut berani mengusut apabila ditemukan bukti yang cukup, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang transparan dan dapat diverifikasi. Pada saat yang sama, pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak konstitusional untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Ketiga hal tersebut—pembuktian, transparansi, dan praduga tak bersalah—harus berjalan dalam satu garis hukum yang sama.
KPK diharapkan memberikan penjelasan setelah proses verifikasi dan telaah dilakukan, khususnya mengenai apakah pengaduan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Gubernur John Tabo juga perlu memberikan klarifikasi terhadap tudingan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Gubernur Papua Pegunungan mengenai laporan tersebut.
BUSERKOTA.com akan memperbarui pemberitaan ini apabila KPK maupun pihak Gubernur Papua Pegunungan memberikan keterangan resmi.
Sebab, pada akhirnya, uang rakyat harus dijaga dengan transparansi, tuduhan harus diuji dengan bukti, dan hukum harus berdiri di atas fakta—bukan di atas prasangka.
