JAKARTA |BUSERKOTA.Com-Pagi itu, pintu hukum bergerak tanpa banyak suara, tetapi gaungnya menjalar jauh melampaui ruang penyidikan. Penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo serta dr Tifauzia Tyassuma—yang dikenal publik sebagai Dokter Tifa—menjadi babak baru dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Bagi sebagian pihak, ini bukan ledakan yang datang tiba-tiba. Bagi pelapor, ini adalah ujung dari proses yang memang telah lama berjalan menuju titik yang diperkirakan.
Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menyatakan bahwa langkah yang diambil penyidik Polda Metro Jaya bukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam pandangannya, tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari mekanisme hukum yang bergerak setelah syarat penyidikan dinilai terpenuhi.
“Intinya bahwa apa yang terjadi itu hal yang wajar, bukan sesuatu hal yang mengagetkan buat kami,” ujar Ade saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian bekerja dalam koridor tugas yang memang seharusnya dijalankan ketika unsur hukum telah dianggap lengkap. Menurutnya, langkah tersebut bukan peristiwa luar biasa, melainkan bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Ade juga menilai keputusan penahanan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia merujuk pada ketentuan pidana yang mengatur kemungkinan penahanan apabila terpenuhi syarat objektif dan subjektif. Dalam penjelasannya, ia menyebut adanya pertimbangan penyidik terhadap potensi pengulangan tindak pidana dan dinamika penyampaian narasi di ruang publik.
“Ini yang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya, dan kami mengapresiasi langkah yang dilakukan hari ini,” katanya.
Namun di sisi lain, ruang hukum tidak pernah berjalan dengan satu suara.
Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun, memastikan pihaknya akan menempuh upaya hukum melalui pengajuan penangguhan penahanan. Baginya, alasan untuk menahan kedua klien tersebut belum cukup kuat karena selama proses berlangsung keduanya dinilai bersikap kooperatif.
“Langkah hukum pasti ada. Yang pertama tentu kami akan mengajukan penangguhan penahanan. Karena bagi kami tidak ada alasan untuk melakukan penahanan,” kata Refly.
Ia menekankan bahwa Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak menunjukkan indikasi melarikan diri ataupun menghambat proses hukum. Menurutnya, keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik dan menjalankan kewajiban wajib lapor.
“Tidak ada yang mau melarikan diri, mereka kooperatif, bahkan menjalani wajib lapor, lalu apa pentingnya dilakukan penahanan?” ujarnya.
Perdebatan itu kemudian bertemu pada satu titik: ruang pembuktian.
Saat ini, berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemeriksaan kesehatan terhadap kedua tersangka juga telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke tahap berikutnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa proses pelimpahan tahap II direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Di atas meja hukum, pasal-pasal berlapis telah disusun—mulai dari dugaan pencemaran nama baik, fitnah melalui sarana elektronik, hingga dugaan manipulasi dan perubahan informasi elektronik yang dipandang seolah-olah autentik.
Perkara ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang dua nama dan satu laporan. Ia juga membuka percakapan yang lebih luas mengenai batas antara kebebasan menyampaikan dugaan di ruang publik dan tanggung jawab hukum atas setiap informasi yang diproduksi serta disebarkan di era digital.
Dan seperti semua perkara yang memasuki lorong pengadilan, publik kini menunggu satu hal yang paling menentukan: bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling mampu membuktikan.
