JAKARTA | BUSERKOTA.Com —
Di ruang rapat Komisi III DPR, Senin itu, suara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak meninggi. Tapi maknanya berat. Kalimatnya jatuh satu per satu, seperti palu hakim yang memutus perkara konstitusional: Polri menolak berada di bawah kementerian. Menolak pula menjadi sebuah kementerian baru bernama Kementerian Polri.
Bukan sekadar sikap birokratis. Ini pernyataan politik hukum. Ini soal bangunan negara.
“Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus.”
Kalimat itu tak hanya memotong wacana, tetapi menutup pintu kompromi. Di hadapan wakil rakyat, Listyo berbicara sebagai pemimpin institusi yang berdiri di simpul antara hukum, kekuasaan, dan rasa aman warga negara.
Di Bawah Presiden, Bukan di Bawah Bayang-Bayang
Bagi Listyo, posisi Polri langsung di bawah Presiden bukan hadiah kekuasaan, melainkan arsitektur konstitusional. Di sanalah Polri bekerja sebagai alat negara, bukan alat politik sektoral. Menurunkan Polri ke bawah kementerian, menurutnya, sama saja dengan menambah satu lapis bayang-bayang kekuasaan—yang justru berbahaya.
Ia menyebutnya dengan istilah yang tajam dan menggetarkan: matahari kembar.
“Sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian—ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya.”
Dalam tafsir hukum tata negara, “matahari kembar” bukan sekadar metafora. Ia adalah peringatan: kekuasaan yang bertumpuk, komando yang kabur, dan tanggung jawab yang tercerai. Negara menjadi lambat, hukum kehilangan daya gigitnya.
Ancaman Pelemahan Institusi, Negara, dan Presiden
Listyo tidak berhenti pada logika struktural. Ia melangkah lebih jauh—ke jantung kekuasaan negara. Menurutnya, jika Polri dilekatkan pada kementerian, yang dilemahkan bukan hanya institusi Bhayangkara, tetapi Presiden itu sendiri.
“Kalau Polri berada di bawah kementerian, itu sama saja melemahkan institusi. Dan kalau institusi dilemahkan, maka negara dan Presiden juga ikut dilemahkan.”
Ini bukan pembelaan jabatan. Ini peringatan sistemik. Dalam negara hukum, kepolisian yang tak independen secara struktural akan kehilangan keberanian mengambil keputusan cepat, adil, dan tegas—terutama saat negara berada dalam situasi genting.
Lebih Baik Dicopot, daripada Negara Dipreteli
Puncak pernyataannya datang tanpa basa-basi. Sebuah kalimat yang langsung menciptakan keheningan politik di ruang rapat.
“Saya lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri dibanding Polri harus berada di bawah kementerian, ataupun dibentuk Kementerian Polri.”
Di titik ini, jabatan tak lagi penting. Yang dipertaruhkan adalah prinsip. Listyo memosisikan dirinya bukan sebagai penjaga kursi, melainkan penjaga bangunan hukum negara.
Polri dan Garis Lurus Kekuasaan
Dalam logika pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Listyo menegaskan satu hal: garis komando Polri harus lurus. Langsung ke Presiden. Tanpa belokan. Tanpa distorsi kepentingan.
Itulah sebabnya, bagi Kapolri, menempatkan Polri di bawah Presiden bukan sekadar ideal—tetapi keniscayaan konstitusional.
Di tengah riuh wacana reformasi, pernyataan ini berdiri sebagai penanda zaman: bahwa reformasi bukan soal memindahkan institusi, melainkan menjaga agar kekuasaan tidak saling menelan.
